Suratsuara.com – Baru-baru ini, pernyataan dari Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, mengenai keterlibatannya dalam rapat-rapat penting dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menjadi sorotan publik. Ketua Umum Partai Politik Pro-Jokowi (ProJo) mengonfirmasi bahwa Prabowo secara pribadi menghadiri sejumlah pertemuan strategis tanpa ada tim transisi resmi.
Dalam wawancara eksklusif dengan media nasional, Ketua Umum ProJo, Bambang Suryadi, menjelaskan bahwa hubungan antara Prabowo dan Jokowi telah mencapai level kerja sama yang sangat baik. “Ketua Umum Gerindra, Pak Prabowo, telah terlibat secara langsung dalam berbagai rapat bersama Presiden Jokowi. Kami memastikan bahwa tidak ada tim transisi formal yang dibentuk, tetapi kedua belah pihak telah berkomunikasi secara intensif untuk mengatasi berbagai masalah yang ada,” ujar Bambang.
Keterlibatan langsung Prabowo dalam rapat-rapat strategis pemerintahan mengindikasikan semangat untuk menjaga stabilitas politik dan ekonomi di Indonesia. Meskipun kedua pemimpin berasal dari latar belakang politik yang berbeda, namun kerja sama yang erat ini menunjukkan bahwa kepentingan nasional tetap menjadi prioritas utama.
Selain itu, Prabowo juga memberikan pernyataan terkait pentingnya dialog dan komunikasi antarpartai politik untuk mencapai kesepahaman bersama dalam menghadapi berbagai tantangan. “Kami tidak hanya bekerja untuk kepentingan partai politik masing-masing, tetapi juga untuk kepentingan bangsa dan negara,” tambah Bambang.
Dalam konteks dinamika politik nasional, kerja sama antara partai oposisi dan partai pemerintah menjadi hal yang krusial untuk membangun kepercayaan dan stabilitas politik. Kehadiran Prabowo dalam rapat-rapat penting dengan Jokowi mencerminkan semangat untuk menjaga persatuan dan kesatuan dalam berbagai kebijakan strategis yang diambil pemerintah.
Di tengah tantangan dan kompleksitas situasi politik global dan regional, langkah-langkah kolaboratif seperti ini menjadi modal utama dalam menghadapi berbagai risiko dan peluang yang ada. Dengan demikian, keterlibatan aktif Prabowo dalam rapat-rapat pemerintah bukan hanya sebagai representasi dari partai politiknya, tetapi juga sebagai wujud dari semangat kerjasama lintas partai untuk kepentingan bersama.
Dengan berbagai upaya ini, diharapkan bahwa Indonesia dapat terus menghadirkan kestabilan politik yang kokoh dan memberikan kontribusi positif dalam tataran regional maupun global. Langkah-langkah konkret seperti kerja sama antarpartai politik merupakan fondasi yang kuat dalam mewujudkan visi bersama untuk kemajuan bangsa dan negara.
Ketua Umum (Ketum) Pro Jokowi yang juga Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi mengatakan tidak ada tim transisi pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi ke presiden terpilih Prabowo Subianto. Menurut dia, Prabowo kini selalu hadir mendampingi Jokowi memimpin rapat terbatas maupun internal dengan menteri.
“Enggak ada (tim) transisi. Ini Pak Prabowo rapat terus. Ini setiap rapat ada rapat internal, rapat-rapat terbatas Pak Prabowo selalumendampingiPak Presiden kok,” jelas Budi Arie di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (25/3/2024).
Dia menilai tim transisi pemerintahan Jokowi ke Prabowo tak diperlukan. Sebab, kata Budi, ada beberapa tokoh penting di koalisi Prabowo sudah menjabat sebagai menteri di pemerintahan Jokowi.
“Orang transisi gimana, orang sudah di dalam begini semuanya,” ujar dia.
Budi menuturkan diikutsertakannya Prabowo dalam setiap rapat internal Jokowi akan semakin memudahkan peralihan kepemimpinan pada Oktober 2024. Dengan begitu, Prabowo telah memahami kebijakan-kebijakan pemerintahan Jokowi yang perlu diteruskan dan diperbaiki.
“Paling enggak kan beliau sudah dapat ininya. Ya problematikanya, apa yang baik diteruskan, apa yang belum bisa diperbaiki. Sehingga transisinya enggak perlu waktu lagi,” tutur Budi.
Dia menyampaikan hal ini sekaligus membantah isu keretakan hubungan antara Jokowi dan Prabowo. Budi menyebut isu tersebut merupakan gosip murahan dan upaya mengadu domba.
“Jadi enggak ada tuh gosip-gosip berjarak. Gimana orang setiap rapat (ada), itu mah gosip murahan itu. Itu upaya mengadu domba. Ya gimana orang tiap rapat (Prabowo) ikut, gimana sih,” pungkas Budi.
Ketua Umum Relawan Pro Jokowi (ProJo) Budi Arie Setiadi membantah isu yang menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo atauJokowimenitipkan sejumlah mama menteri di kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Budi menyebut isu tersebut hanyalah sekedar gosip.
“Enggak lah. Gosip, gosip,” kataBudi Ariekepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (25/3/2024).
Dia mengaku telah beberapa kali berkomunikasi denganPrabowo. Namun, Budi mengatakan belum ada pembahasan soal nama-nama menteri yang disodorkan Jokowi.
“Belum, belum. Masih jauh, Belanda masih jauh,” ujarBudi Arie.
Menurut dia, hal yang wajar apabila Jokowi merekomendasikan nama untuk menjadi menteri di kabinet Prabowo. Budi menilai semua pihak berhak mengusulkan nama-nama yang dinilai berkompeten menjadi menteri.
“Nah gini loh, usulan mah boleh aja. Kalian ngusulin siapa juga boleh, nggak dilarang. Namanya demokrasi,” tuturKetum Projomenandaskan.
Sebelumnya, Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana menjawab isu yang menyebutkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi ikut terlibat dalam penyusunan kabinet Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2024-2029,Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Ari menegaskan bahwa pengangkatan menteri kabinet merupakan kewenangan penuh Prabowo setelah dilantik sebagai Presiden RI pada 20 Oktober 2024.
“Pengangkatanmenteridalam kabinet mendatang sepenuhnya menjadi hak prerogatif Presiden terpilih setelah dilantik 20 Oktober 2024,” kata Ari kepada wartawan, Senin (25/3/2024).
