Pemilu Satu Putaran Hemat Anggaran Negara Rp 12,3 Triliun
Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2024 yang hanya berlangsung dalam satu putaran terbukti menghemat anggaran negara. Berdasarkan data Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) per akhir Maret 2024, pemerintah berhasil menghemat biaya sebesar Rp 12,3 triliun berkat penyelenggaraan pemilu yang efisien.
Pemerintah awalnya menganggarkan Rp 38,3 triliun untuk penyelenggaraan Pemilu 2024. Namun, setelah pemilu hanya dilakukan dalam satu putaran, biaya yang terealisasi tercatat sebesar Rp 26 triliun atau sekitar 67,9%. Artinya, masih ada sisa anggaran sebesar Rp 12,3 triliun yang tidak digunakan karena pemilu telah rampung.
“Hampir 70% anggaran telah dibelanjakan karena penyelenggaraan pemilu pada Februari lalu membutuhkan belanja di awal,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam rilis APBN Kita pada Jumat (26/4/2024).
Sri Mulyani mengungkapkan bahwa pengeluaran terbesar untuk Pemilu 2024 dialokasikan untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), yang menghabiskan dana sebesar Rp 23,8 triliun. Anggaran tersebut digunakan untuk berbagai keperluan, termasuk pemungutan dan penghitungan suara, serta honorarium bagi badan adhoc.
Selain KPU dan Bawaslu, 14 kementerian dan lembaga lain juga turut mengeluarkan anggaran untuk Pemilu 2024, termasuk Polri. Total pengeluaran yang terpakai oleh instansi-instansi tersebut mencapai Rp 2,2 triliun. Dana tersebut digunakan untuk mengamankan pemilu dan memberikan layanan pengaduan pelanggaran etik.
“Karena pemilu sudah selesai, kami berharap kementerian dan lembaga terkait segera menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran,” kata Sri Mulyani.
Penghematan anggaran yang signifikan dari Pemilu 2024 menunjukkan bahwa pemerintah dapat mengelola proses pemilihan dengan lebih efisien. Penghematan ini dapat dialokasikan untuk kebutuhan negara lainnya, seperti pembangunan infrastruktur atau program sosial.
Reformasi sistem pemilu dengan menerapkan sistem satu putaran tidak hanya hemat biaya, tetapi juga diyakini dapat mengurangi polarisasi politik dan meningkatkan stabilitas nasional. Dengan menghemat anggaran negara, pemerintah dapat berfokus pada upaya-upaya penting lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
