Suratsuara.com – Pertemuan antara tokoh-tokoh politik selalu menjadi sorotan publik, terutama ketika melibatkan dua figur yang mewakili spektrum politik yang berbeda. Belakangan, perbincangan mengenai buka puasa bersama (bukber) di rumah Ketua TKN Prabowo-Gibran Rosan Roeslani menarik perhatian, terutama setelah kehadiran Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, dan Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Puan Maharani, menjadi perbincangan hangat.
Pertemuan tersebut menimbulkan berbagai reaksi di kalangan masyarakat, khususnya para pendukung dan pengamat politik. Di satu sisi, ada yang menyambut dengan positif, menandakan semangat untuk menjalin komunikasi lintas partai. Namun, di sisi lain, beberapa pihak juga menyoroti aspek etika berpolitik dan potensi implikasinya terhadap dinamika politik di Tanah Air.
Partai Golkar sebagai salah satu partai politik yang memiliki sejarah panjang dalam politik Indonesia, tentunya memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas politik. Kehadiran Puan Maharani, yang merupakan Wakil Ketua Umum Partai Golkar, dalam acara tersebut mencerminkan dinamika internal partai dan upaya untuk membangun hubungan dengan pihak-pihak lain di kancah politik nasional.
Namun, beberapa pertanyaan muncul sehubungan dengan kehadiran Puan Maharani dalam acara tersebut. Apakah kehadirannya mencerminkan sikap resmi dari Partai Golkar? Ataukah ini merupakan inisiatif pribadi dari Puan Maharani sebagai seorang politisi yang berkepentingan untuk menjalin dialog lintas partai?
Dalam konteks politik yang semakin kompleks, menjalin komunikasi antarpartai menjadi kunci untuk menciptakan stabilitas politik yang berkelanjutan. Namun, dalam melakukan hal tersebut, etika berpolitik juga menjadi hal yang tak boleh dilupakan. Pertemuan antarpartai seharusnya tidak hanya mengedepankan kepentingan sempit, tetapi juga memperhatikan prinsip-prinsip moral dan etika yang mendasar.
Sebagai salah satu partai politik yang memiliki sejarah dan pengaruh yang kuat, Partai Golkar memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga integritas dan etika berpolitik. Kehadiran Puan Maharani dalam acara bukber di rumah Ketua TKN Prabowo-Gibran Rosan Roeslani mengundang berbagai tanggapan, namun yang terpenting adalah bagaimana sikap tersebut dapat diinterpretasikan dalam konteks yang lebih luas.
Masyarakat pun berharap agar pertemuan-pertemuan semacam ini tidak hanya menjadi seremoni formal belaka, tetapi juga mampu menghasilkan dialog yang konstruktif dan solusi atas berbagai permasalahan yang dihadapi bangsa. Partai politik memiliki peran penting dalam membentuk arah dan kebijakan negara, oleh karena itu, kolaborasi lintas partai yang dilakukan dengan baik dapat menjadi modal untuk memajukan bangsa.
Dengan demikian, perbincangan mengenai bukber di rumah Ketua TKN Prabowo-Gibran Rosan Roeslani menjadi sebuah cermin bagi dinamika politik dan etika berpolitik di Indonesia. Tantangan yang dihadapi bangsa ini memerlukan kerja sama dari semua pihak, tanpa terkecuali. Semoga pertemuan-pertemuan semacam ini dapat menjadi langkah awal untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mendorong terwujudnya politik yang lebih inklusif dan beretika.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menanggapi kehadiran Ketua DPP PDIP sekaligus Ketua DPR RI, Puan Maharani dalamacara buka puasa bersama (bukber) di rumah Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Rosan Roeslani pada Sabtu (30/3/2024) lalu.
Adapun momen itu dibagikan oleh Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo alias Bamsoet melalui sebuah foto di akun Instagram pribadinya @bambang.soesatyo.
“Kalau pun misalnya terjadi kan (Puan bertemu Rosan Roeslani) enggak apa-apa ya, bagus-bagus aja, ini di bulan Ramadhan makin banyak silaturahmi,” kata Doli kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (1/4/2024).
Namun begitu, Doli mengaku tidak mengetahui bagaimana detail pertemuan pada acara bukber tersebut. Meskipun dia mengamini bahwa komunikasi antara PDIP dengan kubu Prabowo-Gibran berjalan dengan baik.
“Saya kira kalau konteksnya dekat itu komunikasi, selama ini komunikasinya bagus-bagus aja (dengan PDIP). Pak Prabowo kan selama ini narasi yang dibangun adalah kita harus bersatu kembali ya,” ucap Doli.
Puan dikabarkan menghadiri acara bukber di kediaman Ketua TKN Prabowo-Gibran, Rosan Roeslani pada Sabtu (30/3/2024). Puan tampak hadir mengenakan baju muslimah berwarna cokelat dengan motif bunga. Momen itu terekam lewat foto Bamsoet yang berfoto wefie dengan Puan dan Rosan.
Sebelumnya diberitakan, Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Puan Maharani angkat bicara soal wacana pertemuan antaraMegawati Soekarnoputridengan Prabowo Subianto.
Puan Maharanimenyebut kemungkinan pertemuan tersebut bisa saja terjadi. “insyaallah (ada pertemuan),” kata dia di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (28/3/2024).
Namun, Puan tidak menjelaskan secara rinci kapan rencana pertemuan itu akan berlangsung. Dia hanya memberikan sinyal pertemuan itu ada.
Sementara itu, Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad juga mengisyaratkan hal yang sama. Dia mengaku melakukan komunikasi politik denganPDIPsetiap hari.
“Orang komunikasi tiap hari,” ujar Dasco.
Sementara itu, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto angkat bicara mengenai kemungkinan pertemuan antara Ketum PDIP Megawati Soekarnoputridengan KetumPartai Gerindra Prabowo Subianto setelah keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) diumumkan.
Menurut Hasto, tidak ada masalah bagi Megawati untuk bertemu dengan Prabowo setelah semua tahapan Pemilu 2024 selesai dengan sempurna.
“Jadi kalau bertemu ya tidak ada masalah, tetapi hal-hal yang sangat fundamental tadi tetap akan dipersoalkan oleh PDI Perjuangan,” kata Hasto dengan tegas di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Senin (25/3/2024).
Selain itu, Hasto juga menyebutkan bahwa Prabowo dapat bertemu dengan Ketua DPP PDIP, Puan Maharani. Terlebih lagi, Puan sendiri memiliki status sebagai Ketua DPR RI dan Prabowo sebagai Menteri Pertahanan.
“Mbak Puan kapasitasnya sebagai Ketua DPR RI sehingga tugas sebagai Ketua DPR dalam melakukan komunikasi politik, dan pak Prabowo sekarang juga kapasitasnya sebagai Menteri Pertahanan,” ungkap Hasto.
Meskipun demikian, Hasto menegaskan bahwa PDIP memiliki sikap yang tegas terkait dengan Pilpres 2024.
Partai berlambang banteng bermoncong putih itu akan menunggu dan menghormati sengketa Pemilu yang sedang berlangsung di Mahkamah Konstitusi.
“Terkait dengan Pilpres kita masih menunggu hasil dari Mahkamah Konstitusi, sehingga tak ada persoalan pertemuan-pertemuan itu dilakukan,” ucapnya.
“Dalam perspektif pribadi, tidak ada masalah antara Pak Prabowo dengan Ibu Megawati Soekarnoputri,” tambah Hasto.
Lebih jauh lagi, Hasto dengan tegas menyatakan bahwa Megawati memiliki sejarah melawan rezim otoriter dan bahkan pengkhianatan terhadap konstitusi. Menurutnya, dalam waktu dekat, PDIP akan fokus pada tema tersebut.
“Segala bentuk pengkhianatan terhadap konstitusi, demokrasi, keadilan rakyat, dan kedaulatan rakyat dalam menentukan pemimpinnya akan tetap menjadi tema sentral yang harus diperjuangkan oleh PDI Perjuangan,” ujarnya.
