Ketiadaan Oposisi dalam Pemerintahan Berpotensi Melemahkan Kualitas Tata Kelola
Dalam lanskap politik pasca-pemilu 2024, peran oposisi dinilai krusial untuk menjaga stabilitas dan efektivitas pemerintahan. Pengamat politik, Hendri Satrio (Hensat), menyoroti pentingnya kelompok penyeimbang di luar kekuasaan untuk memberikan kritik konstruktif dan mengawasi kinerja pemerintah.
“Bayangkan jika tidak ada satu pun partai politik yang mengambil peran sebagai oposisi,” ujar Hensat dalam diskusi “Ramai Koalisi Negeri Tanpa Oposisi” yang digelar iNews (30/4/2024). “Pemerintahan akan kehilangan suara kritis, dan kualitas programnya tidak akan ada yang menilai.”
Hensat menekankan perlunya koreksi dan pengawasan berkelanjutan terhadap kekuasaan agar pemerintahan tetap responsif terhadap aspirasi masyarakat. Tanpa adanya kelompok oposisi, pemerintah berpotensi terjebak dalam pengambilan keputusan yang kurang tepat atau mengabaikan kepentingan publik.
“Pemerintahan yang sehat membutuhkan kelompok kritis untuk memberikan masukan dan menguji kebijakan,” lanjutnya. “Hal ini penting untuk memastikan kebijakan yang dibuat tidak hanya berdasarkan perspektif sempit.”
Di antara partai-partai politik yang tergabung dalam koalisi pendukung pasangan calon presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Hensat menaruh harapan kepada PDIP dan PKS untuk mengisi peran oposisi. Kedua partai ini memiliki pengalaman berada di luar pemerintahan dan dikenal sebagai kekuatan penyeimbang yang vokal.
“Saya berdoa PDIP dan PKS tetap di luar,” ungkap Hensat. “Jika keduanya mengambil peran ini, akan terjadi rekonsiliasi ideologis yang luar biasa antara PKS yang berhaluan kanan dan PDIP yang nasionalis dan cenderung kiri.”
Rekonsiliasi antara kedua partai tersebut, menurut Hensat, akan membentuk kekuatan politik yang signifikan. Mereka dapat mempersatukan perbedaan ideologi dan memberikan alternatif kebijakan yang lebih komprehensif.
Hensat juga mengingatkan konsekuensi jika koalisi pemerintah tidak memiliki kelompok oposisi. “Pemerintahan yang tanpa oposisi akan cenderung stagnan dan tidak responsif terhadap perubahan,” katanya. “Kritik dan pengawasan sangat penting untuk mendorong inovasi dan perbaikan berkelanjutan.”
Keberadaan oposisi yang sehat dalam pemerintahan, Hensat menegaskan, bukan hanya untuk kepentingan partai politik tertentu, tetapi juga untuk kepentingan bangsa dan negara. Ini adalah mekanisme penting dalam sistem demokrasi untuk memastikan tata kelola yang baik, transparansi, dan akuntabilitas.
“Mari kita berharap dalam pemerintahan mendatang, akan ada kelompok oposisi yang kuat dan kritis,” pungkasnya. “Karena suara mereka sangat penting untuk kemajuan dan kesejahteraan bangsa.”
