Suratsuara.com – Papua, wilayah yang kaya akan sumber daya alam, telah lama menjadi fokus perhatian dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Salah satu aset terbesarnya adalah tambang emas dan tembaga yang dioperasikan oleh PT Freeport Indonesia di wilayah tersebut. Dalam sebuah langkah yang menandai potensi transformasional, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, mengajukan permintaan kepada PT Freeport Indonesia untuk berkontribusi dalam pembangunan smelter di Papua.
Permintaan ini terjadi di tengah upaya pemerintah Indonesia untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam melalui pengolahan dalam negeri, khususnya dalam sektor pertambangan. Dengan meminta bantuan dari PT Freeport Indonesia untuk membangun smelter, Bahlil Lahadalia memberikan sinyal kuat bahwa pemerintah bertekad untuk mengakselerasi pembangunan ekonomi di Papua.
Pembangunan smelter memiliki dampak yang sangat signifikan bagi Papua. Selama ini, sebagian besar hasil tambang diekspor dalam bentuk bahan mentah, menghasilkan nilai tambah yang relatif rendah bagi perekonomian lokal. Dengan adanya smelter, bahan mentah tersebut dapat diolah menjadi produk jadi, seperti logam murni, yang memiliki nilai tambah yang jauh lebih tinggi. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan pendapatan Papua melalui pajak dan royalti tambahan, tetapi juga menciptakan peluang kerja dan merangsang pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.
Namun, pembangunan smelter tidaklah murah. Diperlukan investasi yang besar dalam infrastruktur dan teknologi untuk membangun dan mengoperasikan fasilitas tersebut. Oleh karena itu, permintaan Bahlil Lahadalia kepada PT Freeport Indonesia untuk turut berkontribusi dalam pembangunan smelter merupakan langkah yang masuk akal. Sebagai operator tambang terbesar di Papua, PT Freeport Indonesia memiliki sumber daya dan pengalaman yang diperlukan untuk mendukung pembangunan infrastruktur ini.
Tentu saja, langkah ini juga menghadirkan sejumlah tantangan. Pertama-tama, perlu dipastikan bahwa pembangunan smelter dilakukan dengan memperhatikan aspek lingkungan dan sosial. Papua memiliki keanekaragaman hayati yang sangat kaya dan masyarakat adat yang rentan. Oleh karena itu, penting bagi PT Freeport Indonesia dan pemerintah untuk memastikan bahwa pembangunan smelter tidak merugikan lingkungan dan masyarakat setempat. Selain itu, perlu juga dipertimbangkan bagaimana memastikan bahwa manfaat ekonomi dari pembangunan smelter ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat Papua secara luas.
Selain itu, ada pula isu terkait kepemilikan saham dalam pembangunan smelter. Sebagai perusahaan tambang asing, PT Freeport Indonesia memiliki kepentingan komersial yang harus dipertimbangkan. Namun, pemerintah juga harus memastikan bahwa Papua mendapatkan bagian yang adil dalam kepemilikan dan manfaat dari pembangunan ini.
Dengan demikian, sementara permintaan Bahlil Lahadalia kepada PT Freeport Indonesia untuk membantu pembangunan smelter di Papua menandai langkah maju yang penting dalam mengubah paradigma ekonomi wilayah tersebut, langkah ini juga membutuhkan perencanaan dan pelaksanaan yang hati-hati. Hanya dengan memperhitungkan semua aspek ini, pembangunan smelter dapat benar-benar menjadi katalisator untuk pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Papua.
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan pemerintah meminta PT Freeport Indonesia (PTFI) membangun smelter di Papua.
Alasannya, selama ini Freeport melakukan kegiatan tambang di Papua.
“Kita minta bantu bangun smelter di Papua. Selama ini kan Freeport membangun smelter di luar papua padahal tambangnya di Papua,” ujar Bahlil di rumah dinasnya kawasan Kuningan Jakarta, Rabu (10/4/2024).
Kehadiran Smelter di Papua, menurut Bahlil, untuk mendorong pertumbuhan sekaligus pemerataan ekonomi.
“Kita kan pingin untuk pemerataan pertumbuhan ekonomi di Papua,” lanjutnya.
Namun untuk lokasi smelter, Bahli enggan memberi tahu lantaran masih dicek lokasinya.
“Nanti kita lihat di Papua ya,” pungkasnya.
Sebelumnya berdasarkan catatan detikcom, Bahlil menyampaikan kabar terbaru tentang rencana penambahan kepemilikan saham pemerintah di PTFI. Saat ini, menjelaskan pemerintah Indonesia sedang negosiasi dengan PTFI terkait penambahan kepemilikan saham 10%, sehingga menjadi 61%.
Menurut Bahlil, negosiasi bisa rampung setelah revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
“Freeport kita tunggu PP-nya ya. Kalau sudah selesai aturannya, kita selesaikan (negosiasi). Nanti kalau belum selesai (PP), saya lagi yang dipersoalkan,” kata Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (8/4).
