Partai Oposisi Di Ambang Kepunahan, Demokrasi Terancam
Jakarta – Kekhawatiran mendalam menyelimuti nasib demokrasi Indonesia saat para pengamat politik menyaksikan berkurangnya kekuatan oposisi di parlemen. Peneliti senior Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Prof. Lili Romli, mengungkapkan keprihatinannya atas kemungkinanhilangnya sepenuhnya kekuatan oposisi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
“Jika seluruh partai bergabung dengan koalisi pemerintah, maka DPR akan kehilangan fungsinya,” tegas Romli dalam sebuah webinar yang bertajuk ‘Quo Vadis Demokrasi Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi’.
Romli menekankan pentingnya oposisi dalam sebuah pemerintahan demokratis. Oposisi memainkan peran krusial dalam mengontrol dan mengawasi kinerja pemerintah, memastikan kebijakan yang dijalankan tidak merugikan rakyat. “Tanpa oposisi, kita khawatir kebijakan yang dihasilkan cenderung menguntungkan kelompok tertentu, seperti yang terjadi pada masa Orde Baru,” lanjut Romli.
Saat ini, hanya dua partai yang masih diharapkan bisa menjadi oposisi di DPR, yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Namun, harapan tersebut semakin menipis seiring dengan manuver politik yang dilakukan Presiden Terpilih Prabowo Subianto.
Prabowo diketahui telah menjalin komunikasi dengan sejumlah partai di luar koalisi pendukungnya, termasuk NasDem, PKB, PPP, dan PKS. Meski belum ada kepastian resmi, tampaknya Prabowo berambisi untuk merangkul semua partai ke dalam koalisinya.
“Yang tersisa hanya PDIP. Namun, internal PDIP juga terbagi dalam dua faksi, satu ingin tetap menjadi oposisi, sementara yang lain ingin bergabung dengan koalisi,” jelas Romli.
Ia juga menyoroti pendapat umum yang menilai anggota DPR akan tetap melakukan pengawasan terhadap pemerintah meskipun partai mereka berkoalisi. Namun, Romli menegaskan bahwa pengawasan yang dilakukan tidak akan setajam jika anggota DPR tersebut berasal dari partai oposisi.
“Pengawasan yang dilakukan oleh partai koalisi cenderung terhambat oleh kepentingan politik dan ikatan kesetiaan,” paparnya.
Romli menggarisbawahi bahwa demokrasi hanya dapat bertahan jika para petinggi dan tokoh politik berkomitmen teguh terhadap sistem tersebut. Ia menyayangkan adanya desakan untuk kembali ke Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 murni yang belum diamandemen.
“UUD tersebut justru membentuk pemerintahan otoriter, seperti yang kita alami pada masa Orde Baru dan Demokrasi Terpimpin,” ujar Romli.
Menghadapi situasi kritis ini, Romli menyerukan komitmen kuat dari seluruh partai politik dan elite politik untuk menjadikan demokrasi sebagai sistem pemerintahan terbaik bagi Indonesia. “Kita tidak boleh membiarkan demokrasi kita terkikis dan kembali ke masa lalu yang kelam,” tegasnya.
