Peluang PKS Berposisi Oposisi Pasca-Pemilu 2024 Menguat
Jakarta – Seiring dengan penantian atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengutarakan kemungkinan untuk menempuh jalur oposisi. Rencana pembacaan putusan PHPU dijadwalkan pada Senin, 22 April 2024.
Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS Mardani Ali Sera mengungkapkan dalam sebuah diskusi pada Sabtu, 20 April 2024, bahwa posisi oposisi dapat menjadi opsi bagi partainya jika MK menolak gugatan pihak 01.
“Kalau saya pribadi ya oposisi, karena MK final mengikat. Oposisi jaga agar kekuasan benar-benar buat rakyat,” ujar Mardani.
Menurut Mardani, pilihan menjadi oposisi bertujuan untuk memastikan bahwa kekuasaan tetap berada di tangan rakyat. Hal ini sejalan dengan sikap mayoritas kader PKS yang memiliki pandangan serupa.
Meskipun keputusan resmi akan diputuskan oleh Majelis Syuro PKS, Mardani menyatakan bahwa sebagian besar kader partai mendukung posisi oposisi. “Saya pribadi sudah menyerukan oposisi. Tapi nanya teman-teman mayoritas oposisi,” tambahnya.
Mengenai kemungkinan koalisi dengan partai pendukung pasangan Ganjar Pranowo – Mahfud MD yang juga menyatakan sikap oposisi, Mardani menegaskan bahwa PKS akan menempuh jalur sendiri.
“PKS oposisi. Kalau saya menegaskan 01 dan 03 proposalnya berbeda enggak ada makan siang gratis di kita. Makanya paling baik oposisi benar-benar berbasis nilai, jangan gabung oposisi, jangan berbasis makan siang,” tegasnya.
Sikap PKS untuk menempuh jalur oposisi mencerminkan komitmen partai terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan pengawasan terhadap kekuasaan. Keputusan akhir akan bergantung pada putusan MK dan pertimbangan internal Majelis Syuro PKS.
Namun, sinyal kuat dari PKS untuk menjadi oposisi menjadi indikator bahwa dinamika politik pasca-Pemilu 2024 berpotensi mengalami perubahan signifikan. Posisi oposisi akan memberikan kekuatan pengawasan yang lebih besar terhadap pemerintahan yang berkuasa dan memastikan adanya keseimbangan kekuasaan dalam sistem demokrasi.
