Pangkoarmada I Usulkan Penempatan OPV Terbaru di Wilayah Barat Indonesia
Jakarta – Panglima Komando Armada I (Pangkoarmada I) Laksamana Muda TNI Yoos Suryono Hadi tengah mempersiapkan studi kelayakan untuk mengusulkan penempatan kapal patroli serbaguna (OPV) yang baru dibeli Indonesia dari galangan kapal Italia Fincantieri. Usulan tersebut akan diajukan ke Panglima Komando Armada RI Laksamana Madya TNI Denih Hendrata, yang selanjutnya akan diteruskan ke Markas Besar TNI Angkatan Laut (AL).
“Kami akan membuat kajian akademis yang akan kami sarankan kepada Bapak Panglima Armada RI dan ke Mabes TNI AL untuk kapal tersebut ditempatkan di Armada I. Namun, keputusannya tetap dari Mabes AL, apakah akan ditempatkan di Armada I, II, atau III,” terang Yoos saat ditemui di sela-sela kegiatannya di Kompleks Satuan Koarmada I Pondok Dayung, Jakarta, Kamis.
Yoos menjelaskan bahwa Komando Armada I yang memiliki tanggung jawab menjaga perairan di wilayah barat Indonesia, termasuk Selat Malaka dan Natuna Utara, sangat membutuhkan kapal patroli berkemampuan tinggi seperti OPV yang dibeli dari Fincantieri.
“Dari sisi konsentrasi geografis dan wilayah tanggung jawab yang luas, khususnya di Natuna Utara dan ancaman di kawasan utara, termasuk pengungsi Rohingya dan aktivitas ilegal di Selat Malaka, Koarmada I memerlukan kapal OPV jenis ini,” kata Pangkoarmada I.
Pembelian dua OPV dari Italia merupakan bagian dari program modernisasi alutsista TNI AL untuk memperkuat kemampuan menjaga kedaulatan Indonesia di perbatasan laut. Kapal-kapal tersebut dijadwalkan tiba di Indonesia pada Oktober 2024 dan April 2025.
Selain pengadaan kapal, kerja sama dengan Fincantieri juga mencakup alih teknologi yang komprehensif, termasuk konsultasi pengembangan galangan kapal, strategi jangka panjang, peningkatan fisik galangan, penyediaan materi didaktik, dan pelatihan di Italia selama enam bulan.
Alih teknologi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kapasitas galangan kapal di Indonesia dan memperkuat industri pertahanan dalam negeri.
Dalam studi kelayakan yang akan disiapkan, Koarmada I akan mempertimbangkan berbagai aspek, seperti efektivitas operasional, dukungan logistik, dan biaya operasi. Studi ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi yang komprehensif dan objektif mengenai penempatan OPV terbaru di wilayah tanggung jawab Armada I.
“Kami akan mempelajari secara mendalam semua aspek terkait untuk memastikan bahwa OPV ini dapat dioptimalkan penggunaannya dalam menjaga kedaulatan dan keamanan perairan Indonesia,” pungkas Yoos.
Keputusan akhir mengenai penempatan OPV akan diambil oleh Mabes TNI AL setelah mempertimbangkan rekomendasi dari Koarmada I dan masukan dari stakeholder lainnya. Penempatan yang tepat akan memastikan bahwa OPV dapat memberikan kontribusi maksimal dalam menjaga wilayah maritim Indonesia.
