Suratsuara.com – Dalam dunia politik dan pemerintahan, perbincangan mengenai kabinet sering kali menjadi topik yang menarik perhatian publik. Setiap kali terjadi perombakan atau pembentukan kabinet baru, spekulasi dan pertanyaan mengenai siapa yang akan menduduki posisi menteri selalu menjadi sorotan. Belakangan ini, salah satu figur kunci dalam kabinet, yaitu Prof. Dr. Mahfud MD, dihadapkan pada pertanyaan mengenai tawaran menteri. Responsnya terhadap pertanyaan tersebut mengundang beragam interpretasi dan pembahasan.
Mahfud MD, seorang tokoh yang memiliki pengalaman panjang dalam berbagai bidang, khususnya hukum dan politik, merupakan salah satu figur yang sering menjadi sorotan media dan masyarakat. Namun, dalam beberapa kesempatan, dia telah menunjukkan kehati-hatian dan kebijaksanaannya dalam memberikan respons terhadap pertanyaan sensitif seperti tawaran posisi menteri.
Dalam konteks ini, ketika ditanya mengenai tawaran posisi menteri, Mahfud MD menanggapinya dengan bijak. Dia menegaskan pentingnya untuk memahami bahwa proses pembentukan atau perombakan kabinet adalah kewenangan sepenuhnya dari kepala negara atau pemerintah yang bersangkutan. Mahfud MD menyatakan bahwa sebagai seorang profesional, dia selalu siap untuk mengabdi pada negara dan masyarakat, namun keputusan akhir terkait dengan penunjukan menteri adalah hak prerogatif yang ada pada presiden atau kepala pemerintahan yang berwenang.
Respons Mahfud MD ini mencerminkan pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip dasar dalam sistem pemerintahan. Dia menunjukkan bahwa dalam sistem demokrasi, keputusan terkait dengan penunjukan pejabat kabinet adalah hak prerogatif kepala negara, yang harus dihormati oleh semua pihak. Namun demikian, Mahfud MD juga tidak menutup pintu untuk berkontribusi pada pemerintahan jika ada kepercayaan yang diberikan kepadanya.
Selain itu, respons Mahfud MD juga mengandung pesan penting mengenai profesionalitas dan kesiapan untuk berbakti pada negara. Meskipun dia tidak secara langsung mengonfirmasi atau menyangkal tawaran menteri, sikapnya yang terbuka dan siap melayani menunjukkan komitmennya terhadap pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
Kesimpulannya, respons Mahfud MD terhadap pertanyaan mengenai tawaran posisi menteri mencerminkan sikap yang bijak, penuh pengertian terhadap prinsip-prinsip dasar dalam sistem pemerintahan, serta komitmen untuk berbakti pada negara dan masyarakat. Hal ini menggambarkan kematangan politik dan profesionalisme yang patut diapresiasi dalam dunia politik Indonesia.
Calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud Md tak mau berkomentar soal isu adanya tawaran menjadi menteri di kabinet Prabowo-Gibran. Ketika ditanya wartawan, Mahfud justru berkelakar bahwa ia hanya boleh ditanya oleh orang yang berkepentingan.
“Ndak boleh bertanya saudara kepada saya. Yang bertanya itu hanya orang yang berkepentingan,” kata Mahfud kepada wartawan di Kawasan Jakarta Pusat, dikutip Kamis, (4/4/2024).
Sementara calon presiden Ganjar Pranowo mengatakan bahwa dirinya menyerahkan ke partai politik pengusungnya terkait kebijakan politik ke depannya.
Hal itu disampaikan Ganjar usai ditanya tentang rencana partai politik pengusungnya itu menggulirkan hak angket di DPR untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilihan presiden (Pilpres) 2024.
“Soal sikap partai ke mana (oposisi atau koalisi pemerintah selanjutnya) nanti partai yang akan memutuskan,” kata Ganjar, beberapa waktu lalu.
Calon Wakil PresidenMahfud Mdmenjadi prinsipal dari pihak pemohon untuk sengketa Pilpres 2024. Melalui pidato pembukanya, Mahfud mengatakan bakal selalu ada yang datang kepada hakim untuk melakukan bisikan terkait putusan permohonan.
“Selalu ada yang datang kepada hakim untuk mendorong agar permohonan ini ditolak dan pasti juga ada pula yang datang untuk mengabulkan. Yang datang mendorong dan meminta itu tentu tidak harus orang atau institusi melainkan hati nurani,” kata Mahfud di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) Jakarta, Rabu (27/3/2024).
Mahfud mengamini, bisikan yang datang memang tidak mudah untuk dihindari karena selalu terjadi. Namun pada akhirnya, sebagai pihak pemohon dirinya berharap para hakim konstitusi bisa mengambil langkah penting untuk menyelamatkan masa depan demokrasi.
“Kami berharap ketika mengambil langkah penting hakim dapat menyelamatkan masa depan demokrasi, jangan sampai timbul persepsi bahwa Pemilu hanya bisa dimenangkan oleh yang punya kekuasaan atau yang dekat dengan kekuasaan saja,” harap dia.
Bagi Mahfud, terpenting dalam Pemilu adalah bukan siapa pemenangnya namun bagaimana Pemilu bisa menjadi sarana edukasi demi menyelamatkan masa depan anak bangsa dengan peradaban yang lebih maju.
“Bagi kami yang penting bukan siapa yang menang, melainkan harus merupakan edukasi kepada bangsa ini untuk menyelamatkan masa depan Indonesia dengan peradaban yang maju melalui keadilan moral dan etika,” Mahfud menandasi.
