Bawaslu Akui Kekhilafan, Berharap Idul Fitri Jadi Momentum Koreksi Diri
Jakarta – Dalam memperingati Hari Raya Idul Fitri, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas segala kesalahan yang telah dilakukan selama masa kepemimpinannya.
“Kami menyadari bahwa dalam perjalanan kami memimpin Bawaslu RI, mungkin terdapat kekurangan dan khilaf,” ujar Bagja saat halalbihalal bersama jajarannya di Gedung Bawaslu RI, Jakarta, Selasa. “Kami memohon maaf sedalam-dalamnya atas segala kesalahan tersebut.”
Bagja berharap momentum Idul Fitri dapat menjadi kesempatan bagi Bawaslu untuk melakukan introspeksi diri. “Perayaan ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk merefleksikan perbuatan kita dan memperbaiki diri,” tuturnya.
Selain itu, Bagja juga mengungkapkan rasa syukurnya atas pelaksanaan Pemilu yang telah berjalan dengan baik. “Alhamdulillah, kami telah berhasil menjalankan tugas pengawasan pemilu dengan baik, meskipun terdapat catatan-catatan kecil,” katanya.
“Namun, catatan-catatan ini justru menjadi bahan evaluasi bagi kami untuk meningkatkan kinerja pengawasan pada tahapan-tahapan pemilu mendatang,” lanjut Bagja.
Untuk itu, Bagja menekankan pentingnya kolaborasi seluruh jajaran Bawaslu dalam mengawasi tahapan Pilkada Serentak 2024. “Keberhasilan pengawasan pemilu membutuhkan kerja sama yang solid dari seluruh staf, Sekretariat Jenderal, dan komisioner,” katanya.
“Proses pengawasan akan segera kita mulai kembali, dan kami berharap semua pihak dapat bekerja sama secara optimal untuk memastikan terlaksananya pemilu yang bersih dan demokratis,” pungkas Bagja.
Catatan Kekhilafan
Kendati tidak merinci secara spesifik kesalahan yang dimaksud, Bawaslu sebelumnya telah mengakui beberapa catatan kekhilafan dalam penyelenggaraan Pemilu 2019.
Salah satunya adalah terkait dengan adanya temuan dugaan pelanggaran kampanye yang melibatkan aparatur sipil negara (ASN). Namun, Bawaslu kemudian memutuskan tidak melanjutkan kasus tersebut karena dianggap tidak memenuhi unsur pelanggaran pidana.
Selain itu, Bawaslu juga sempat dikritik karena dinilai lamban dalam menindaklanjuti dugaan pelanggaran kampanye oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden. Kritik tersebut terutama dilayangkan oleh kubu oposisi yang menuduh Bawaslu berpihak pada kubu petahana.
Harapan Perbaikan
Meskipun mengakui adanya kekhilafan, Bawaslu menyatakan komitmennya untuk terus melakukan perbaikan dalam menjalankan tugas pengawasan pemilu.
Beberapa langkah yang telah dilakukan antara lain adalah dengan memperkuat kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) pengawas pemilu, meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait, serta menyempurnakan regulasi pengawasan pemilu.
Bawaslu berharap dengan adanya perbaikan-perbaikan tersebut, lembaga pengawas pemilu ini dapat terus meningkatkan kualitas pengawasannya sehingga dapat memastikan terselenggaranya pemilu yang demokratis, adil, dan berintegritas.
