Suratsuara.com – Dalam dinamika politik Indonesia, peran partai dan tokoh-tokoh politik sering kali menjadi penentu arah kebijakan negara. Salah satu contoh yang menarik perhatian adalah keinginan Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Prabowo Subianto, untuk menjalankan peran sebagai penengah antara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Langkah politik ini memiliki potensi besar untuk meredakan ketegangan yang telah lama menghangat antara dua kekuatan politik utama di Indonesia.
Ketegangan antara PDI-P dan Jokowi bukanlah hal baru dalam politik Indonesia. Sejak awal kepemimpinan Jokowi, hubungan antara presiden dan partai yang membesarkannya, PDI-P, telah mengalami pasang surut. Meskipun keduanya memiliki keterikatan ideologi yang sama, perbedaan pendekatan terhadap berbagai isu, mulai dari kebijakan ekonomi hingga penanganan pandemi, sering kali menjadi pemicu ketegangan.
Dalam beberapa bulan terakhir, ketegangan politik semakin meruncing dengan adanya perbedaan pandangan terkait kebijakan-kebijakan kunci, termasuk reformasi kelembagaan, kebijakan luar negeri, serta penanganan krisis ekonomi dan kesehatan. Namun, di tengah ketegangan tersebut, muncul langkah mengejutkan dari Prabowo Subianto yang menawarkan diri sebagai penengah antara PDI-P dan Jokowi.
Tawaran Prabowo untuk menjadi penengah merupakan langkah politik yang cerdas. Sebagai tokoh yang memiliki pengaruh signifikan dalam politik Indonesia, terutama di kalangan pendukungnya, Prabowo memiliki potensi untuk membawa kedua pihak bersama-sama ke meja perundingan untuk mencari solusi atas perbedaan-perbedaan yang ada. Selain itu, langkah ini juga menunjukkan kedewasaan politik Prabowo yang siap untuk melihat kepentingan nasional di atas kepentingan partai atau individu.
Namun, peran Prabowo sebagai penengah tidaklah tanpa tantangan. Dibutuhkan kebijaksanaan dan diplomasi yang tinggi untuk membangun kepercayaan antara kedua pihak yang tengah berselisih. Selain itu, ada risiko bahwa upaya penengahan ini hanya akan menjadi sandiwara politik belaka tanpa adanya hasil yang nyata.
Untuk menjadikan peran Prabowo sebagai penengah berhasil, langkah-langkah konkret harus diambil. Pertama-tama, dialog antara kedua pihak harus diprakarsai dengan dukungan penuh dari Prabowo, dengan tujuan mencapai pemahaman bersama atas isu-isu yang menjadi sumber konflik. Kedua, komitmen untuk mencari solusi yang adil dan berkelanjutan harus ditegaskan oleh semua pihak yang terlibat.
Tentu saja, peran Prabowo sebagai penengah bukanlah jaminan untuk menyelesaikan semua konflik politik di Indonesia. Namun, langkah ini merupakan langkah awal yang penting menuju rekonsiliasi politik yang lebih luas. Dengan menjadikan kepentingan nasional sebagai prioritas utama, Prabowo, PDI-P, dan Jokowi memiliki kesempatan untuk menunjukkan bahwa di atas perbedaan politik, ada kesamaan tujuan untuk memajukan Indonesia ke arah yang lebih baik.
Dalam konteks politik yang kompleks dan beragam, langkah-langkah menuju rekonsiliasi memang tidak mudah. Namun, dengan kepemimpinan yang bijaksana dan tekad yang kuat, tidak ada yang tidak mungkin. Dan jika Prabowo Subianto mampu menjalankan perannya sebagai penengah dengan baik, hal ini tidak hanya akan menjadi kemenangan politik bagi dirinya sendiri, tetapi juga untuk stabilitas dan kemajuan demokrasi di Indonesia.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman, menyebut, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto ingin menjadi penengah antara PDI Perjuangan dengan Presiden Joko Widodo.
Sebagaimana diketahui, hubungan kedua pihak merenggang sejak putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, menjadi calon wakil presiden (cawapres) pendamping Prabowo pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2024.
“Pak Prabowo tentu kan akan mencoba menjadi pihak yang merekonsiliasi, menengahi kedua belah pihak,” kata Habiburokhman dalam program Petang, TV, Minggu (7/4/2024).
Keinginan untuk mewujudkan rekonsiliasi itu menjadi salah satu alasan yang mendasari rencana pertemuan Prabowo dengan Megawati. Habiburokhman bilang, rencana tersebut telah diketahui oleh Jokowi.
Menurut dia, pertemuan antara kedua elite politik bukan hal mustahil kendati hubungan PDI-P dan Jokowi belakangan tidak baik.
Habiburokhman mencontohkan hubungan antara Jokowi dan Prabowo yang pada Pilpres 2014 dan 2019 yang seperti musuh bebuyutan, tetapi setelahnya tetap bisa bersatu.
“PDI Perjuangan dengan Pak Jokowi kan dalam satu rahim politik yang sama. Pak Jokowi dibesarkan oleh PDI Perjuangan dan bahkan satu-satunya partai yang pernah dimasuki oleh Pak Jokowi,” ujar Habiburokhman.
“Saya pikir besar sekali kemungkinan akan tercipta rekonsiliasi antara kubu Pak Jokowi dan keluarga dengan PDI Perjuangan,” lanjutnya.
Kendati demikian, Habiburokhman belum bisa memastikan kapan pertemuan antara Megawati dan Prabowo digelar. Namun, ia meyakini, rencana tersebut terealisasi tidak lama lagi.
Menurutnya, tidak ada hambatan psikologis apa pun yang berpotensi menghalangi rencana pertemuan Prabowo dengan Megawati.
“Pak Prabowo dan Ibu Mega adalah sahabat sudah lama,” tutur Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran itu.
Diketahui, kabar rencana pertemuan Megawati dengan Prabowo kian menguat belakangan ini. Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan, Megawati tidak masalah bertemu dengan Prabowo pasca putusan MK soal sengketa hasil pemilu.
Saat ini, tim hukum Ganjar Pranowo-Mahfud MD tengah mengajukan sengketa pilpres ke MK, bersama tim hukum Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.
“Terkait dengan pilpres, kita masih menunggu hasil dari Mahkamah Konstitusi (MK), sehingga tidak ada persoalan pertemuan-pertemuan itu dilakukan,” kata Hasto ditemui di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (25/3/2024).
“Demikian pula antara Pak Prabowo dengan Ibu Megawati Soekarnoputri. Tidak ada persoalan dalam perspektif pribadi,” imbuhnya.
Terbaru, Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P Said Abdullah mengatakan, Megawati telah menugaskan putrinya yang juga Ketua DPP PDI-P, Puan Maharani, untuk berkomunikasi dengan Prabowo.
”Jadi, dari satu-dua poin itu, muaranya, Ibu (Megawati) menugaskan Mbak Puan memang untuk membangun komunikasi. Setelah membangun komunikasi, nanti Mbak Puan report(melaporkan). Hasil report itulah yang akan menentukan Ibu Ketua Umum bertemu dengan Pak Prabowo, duduk bersama. Kan, begitu,” ungkap Said dikutip dari .id, Senin (8/4/2024).