Koalisi Perubahan: Benteng Politik Rapuh di Tengah Pusaran Pragmatisme
Dalam kancah politik Indonesia, Koalisi Perubahan yang dibentuk oleh Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dinilai sebagai koalisi paling rapuh berdasarkan kalkulasi pragmatisme politik.
Keutuhan Koalisi Perubahan mulai dipertanyakan setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024-2029.
“Koalisi Perubahan yang terlihat garang selama kampanye, ternyata menjadi koalisi paling rapuh dalam hitung-hitungan politik pragmatis,” ujar Ahmad Khoirul Umam, Dosen Ilmu Politik dan International Studies Universitas Parmadina, Kamis (25/4/2024).
Menurut Umam, manuver mendekat NasDem dan PKB ke Prabowo Subianto, pemenang Pilpres 2024, menjadi bukti nyata kerentanan Koalisi Perubahan.
Buburnya Koalisi Perubahan mengindikasikan bahwa narasi kritis dan strategi menyerang yang digunakan selama kampanye tidak didasarkan pada perenungan mendalam atas kondisi demokrasi Tanah Air, melainkan sekadar taktik politik untuk meraup suara.
“Akibatnya, narasi kritis perubahan itu begitu mudah dihapus dengan argumen rekonsiliasi dan persatuan, yang seolah dimanfaatkan untuk menutupi kompromi kepentingan pragmatis dan oportunisme dalam politik praktis,” kata Umam.
Partai-partai dalam Koalisi Perubahan, lanjut Umam, tampaknya lebih mengutamakan kepentingan pribadi daripada konsistensi ideologi. Hal ini terlihat dari kesiapan mereka mengabaikan Anies Baswedan, capres yang sebelumnya menjadi simbol narasi kritis.
“Saat ini, Anies Baswedan yang menjadi simbol narasi kritis seolah ditinggalkan begitu saja oleh partai-partai yang di Pileg kemarin diuntungkan oleh narasi kritis dan mendapatkan coat-tail effects dari ketokohan Anies Baswedan,” pungkas Umam.
Analis politik lainnya, Nurul Huda, menilai Koalisi Perubahan memang dibangun di atas landasan yang tidak kokoh. Perbedaan ideologi dan kepentingan antara NasDem, PKB, dan PKS sulit disatukan dalam jangka panjang.
“Koalisi Perubahan lebih mirip gerbong penumpang yang dipaksakan berjalan bersama. Ketika gerbong utama, Prabowo Subianto, sudah melaju lebih dulu, gerbong-gerbong lainnya enggan melanjutkan perjalanan,” kata Nurul Huda.
Huda memprediksi, buburnya Koalisi Perubahan akan berdampak pada peta politik Indonesia pasca Pilpres 2024. Partai-partai yang terlibat dalam koalisi tersebut kemungkinan akan kembali ke pola koalisi lama atau membentuk aliansi baru.
“Namun, yang pasti, Koalisi Perubahan telah menjadi pelajaran berharga bagi para politisi Indonesia. Pragmatisme politik tidak selalu mampu menyatukan kekuatan yang berbeda-beda,” pungkas Nurul Huda.
