Suratsuara.com – Keunikan politik Indonesia selalu menjadi topik menarik yang tak pernah kehabisan cerita. Belakangan ini, sorotan publik tertuju pada kolaborasi antara Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, dua figur penting dalam arena politik tanah air.
Pertemuan keduanya telah menimbulkan spekulasi dan tawa. Bahkan, pengacara terkenal Hotman Paris Hutapea ikut menyumbangkan tawaannya dalam melihat dinamika politik yang semakin menarik dan terkadang lucu ini.
Pertama-tama, mari kita kenali tokoh-tokoh utama dalam cerita ini.
Ganjar Pranowo, gubernur Jawa Tengah yang karismatik dan dikenal karena kiprahnya dalam memajukan provinsi tersebut. Keterlibatannya dalam politik nasional telah menarik perhatian banyak kalangan, terutama sebagai salah satu kandidat kuat dalam kontestasi pemilihan presiden di masa depan.
Mahfud MD, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi dan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia. Dikenal karena kebijakan dan pidato-pidatonya yang tajam, Mahfud merupakan salah satu tokoh kunci dalam dinamika politik nasional.
Pertemuan dan kolaborasi keduanya menjadi pusat perhatian karena membawa gebrakan baru dalam perspektif politik Indonesia. Dari diskusi tentang kepemimpinan hingga isu-isu strategis, kolaborasi Ganjar-Mahfud menjadi daya tarik tersendiri.
Namun, apa yang membuat publik, termasuk Hotman Paris Hutapea, tertawa terpingkal-pingkal?
Pertama, kolaborasi ini memperlihatkan bahwa politik Indonesia bukanlah sesuatu yang kaku dan serius selalu. Ada momen-momen kocak dan menarik di balik layar yang membuat banyak orang tersenyum.
Kedua, dinamika politik juga seringkali mempertemukan tokoh-tokoh yang sebelumnya tampaknya memiliki perbedaan yang cukup jauh. Kolaborasi Ganjar-Mahfud mengingatkan kita bahwa di tengah perbedaan, masih ada ruang untuk bekerja sama demi kebaikan bersama.
Hotman Paris Hutapea, dengan gaya khasnya yang jenaka dan tajam, memberikan pandangan yang berbeda tentang dinamika politik ini. Bagi Hotman, pertemuan-pertemuan semacam ini mungkin menjadi bahan baku bagi komedi politik yang menghibur.
Namun, di balik tawa dan canda, penting untuk diingat bahwa politik adalah wadah serius untuk membangun bangsa. Kolaborasi seperti Ganjar-Mahfud memberikan gambaran bahwa di tengah persaingan politik yang sengit, masih ada ruang untuk berdialog dan bekerja sama.
Jadi, meski Hotman Tertawa Terpingkal melihat Tim Ganjar-Mahfud, kita juga dapat mengambil pembelajaran bahwa politik tidak selalu harus tegang dan serius. Ada ruang untuk tertawa, belajar, dan membangun bersama dalam dinamika yang terus berubah ini.
Anggota tim hukum Prabowo-Gibran, Hotman Paris Hutapea, meledek tim hukum Ganjar-Mahfud yang ia anggap sangat lucu. Pasalnya, sebagian ahli yang dibawa tim kubu Ganjar-Mahfud hanya memberi pesan moral saja, bukan untuk memperkuat bukti dalil hukum.
“Hari ini semakin lucu lagi. Kemarin saya sudah tertawa terpingkal-pingkal, sekarang parah lagi. Parah banget, masa 90 juta suara lebih dari Prabowo mau dibatalkan dari kesaksian pesan-pesan moral dari Romo. Ini kan masalah hukum, bukan masalah pesan-pesan moral. Jadi benar-benar kok aneh banget ini tim kuasa hukum mereka,” kata Hotman di gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (2/4/2024).
Hotman Paris menyoroti psikolog sebagai ahli dari kubu Ganjar-Mahfud. Menurutnya, paparan dari psikolog saat sidang justru menguntungkan pihaknya lantaran Prabowo sekarang dianggap keren.
“Mereka bawa dua psikolog, dua psikolog mau dipakai untuk membatalkan 90 juta suara, masuk di akal enggak sih? Gua pusing dengarnya, ini praktek hukum yang mana coba?” ucap Hotman.
“Dia (Prabowo) menunjukkan sikap yang sangat cool. Dia menunjukkan pribadi yang sangat cool. Bahkan waktu kampanye pun dia diserang habis-habisan, dia tetap tenang. Belum lagi tari-tari gemoy-gemoy, joget-joget itu kata psikolog mereka, eh malah psikolognya menguntungkan kita,” kata Hotman.
Bahkan, Hotman menyebut, paslon 03 Ganjar-Mahfud tidak tahu diri. Sebab, sudah suaranya paling rendah, tapi masih ingin menang di MK.
“Jadi benar-benar saksi mereka itu malah menguntungkan kita. Makanya saya bilang, ini 03 mau ke mana sih? Sudah suaranya parah banget, parah, parah banget, masih ingin menang lagi di MK, enggak tahu diri, apa sih?” ujar Hotman.
Dalam persidangan sengketa pilpres 2024 sebelumnya, tim hukum Prabowo-Gibran Hotman Paris Hutapea menilai, dalil tim hukum Anies-Muhaimin (AMIN) terlalu lucu. Bahkan Hotman menyatakan mereka kacau balau.
“Kalau saya, dari awal persidangan ini kuasa hukum 01 mengatakan, Hotman akan menangis, eh tadi malah saya ketawa-ketawa. Lucu semuanya, lucu banget,” kata Hotman Paris di Gedung MK, Jakarta Pusat, Senin (1/4/2024).
“Karena sepertinya mereka sangat kacau balau dalam membuat settingan,” sambungnya.
Hotman menyebut, tim AMIN selalu mempersoalkan pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres. Padahal, putusan MK nomor 90 sudah bisa menjadi syarat Gibran maju cawapres.
“Yang pertama mereka selalu kendalikan peraturan KPU mengenai umur 40 tahun, belum diubah pada saat pendaftaran Gibran. Mereka lupa adanya putusan MK nomor 90 yang mengatakan boleh atau pernah kepala daerah,” ujar Hotman.
Hal yang paling lucu, menurut Hotman, ahli tim AMIN mengatakan bahwa Presiden Jokowi dan menterinya melanggar undang-undang korupsi, bansos, dan melanggar Undang-undang APBN. Padahal mereka bukanlah pihak yang terlibat dalam perkara ini.
“Pertanyaannya, bagaimana mungkin MK memutus mengabulkan permohonan mereka dengan mengatakan Jokowi melanggar undang-undang tipikor dan melanggar UU APBN,” kata Hotman.
“Sedangkan Jokowidan menterinya bukan pihak dalam perkara ini, dan MK tidak punya kapasitas untuk menentukan apakah ada korupsi atau tidak. Makanya saya bilang tadi, saya ketawa,” ucap Hotman.
Profesor Franz Magnis Suseno alias Romo Magnis menyindir etika kepemimpinanpresiden dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau sengketa pilpres 2024.
Romo Magnis sebagai ahli yang dihadirkan tim hukum Ganjar-Mahfud itu menilai Jokowi seperti pimpinan organisasi mafia.
“Presiden adalah penguasa atas seluruh masyarakat. Oleh karena itu, ada hal khusus yang dituntut dari padanya dari sudut etika,” ujar Romo Magnis di ruang sidang MK, Jakarta Pusat, Selasa (2/4/2024).
Menurut Romo Magnis, Presiden harus menunjukkan kesadaran bahwa yang menjadi tanggung jawabnya adalah keselamatan seluruh bangsa. Kata Romo Magnis, di tengah masyarakat ada kesan bahwa Jokowi memakai kekuasaannya sebagai presiden demi keuntungan sendiri dan keluarganya. Perilaku seperti itu, menurut Romo, adalah fatal.
“Maka seorang presiden harus menjadi milik semua, bukan hanya misalnya milik mereka yang memilihnya. Kalaupun ia misalnya berasal dari satu partai, begitu ia menjadi presiden, segenap tindakannya harus demi keselamatan semua,” ucap Romo Magnis.
“Memakai kekuasaan untuk menguntungkan pihak-pihak tertentu membuat presiden menjadi mirip menjadi dengan pimpinan organisasi mafia. Di sini dapat diingatkan bahwa wawasan etis presiden Indonesia dirumuskan dengan bagus dalam pembukaan UUD 1945,” kata Romo.
Romo Magnis menilai apabila penguasa bertindak tidak atas dasar hukum dan tidak demi kepentingan seluruh masyarakat melainkan memakai kuasanya untuk menguntungkan kelompok, kawan, keluarganya sendiri, maka motivasi masyarakat untuk menaati hukum akan hilang.
“Akibatnya, hidup dalam masyarakat tidak lagi aman. Negara hukum akan merosot menjadi negara kekuasaan dan mirip dengan wilayah kekuasaan sebuah mafia,” pungkasnya.
Sebagai disclaimer, saat menyinggung soal presiden dan etika, Romo Magnis tidak menyebut sosok Jokowi sebagai contoh pelakunya. Dia hanya menjelaskan dalam kapasitas keilmuan sebagai seorang filsuf.
Romo Magnis juga mengibaratkan presiden yang bagi-bagi bantuan sosial demi memenangkan pasangan calon tertentu mirip pegawai yang diam-diam mencuri uang dari kas toko. MenurutRomo Magnis, perilaku seperti itu merupakan pelanggaran etika.
“Kalau presiden dengan begitu saja bagi bansos untuk kampanye paslon yang mau dimenangkannya, maka itu mirip dengan seorang karyawan yang diam-diam ambil uang tunai dari kas toko. Itu pencurian dan pelanggaran etika,” kata Romo Magnis.
Romo Magnis mengatakan, bansos bukan milikpresiden, melainkan milik bangsa Indonesia yang pembagiannya menjadi tanggung jawab kementerian yang bersangkutan dan ada aturan dalam pembagiannya.
“Itu juga tanda bahwa dia sudah kehilangan wawasan etika dasarnya tentang jabatan sebagai presiden bahwa kekuasaan yang dia miliki bukan untuk melayani diri sendiri, melainkan melayani seluruh masyarakat,” lanjut Romo Magnis.
Romo Magnismenyatakan bahwa yang ia sampaikan adalah secara teoretis.
“Mengenai bansos, saya tidak mengatakan apa pun tentang yang dilakukan Presiden Jokowi. Saya mengatakan, kalau seorang presiden yang sebetulnya tidak mengurus langsung kementerian, mengambil bansos yang sudah disediakan di situ untuk kepentingan politiknya, maka itu pencurian. Apakah itu terjadi di Indonesia? Itu bukan urusan saya,” tutur Romo Magnis.
