Demokrasi Indonesia Terancam Tanpa Oposisi Pada Pemerintahan Prabowo-Gibran
Jakarta – Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat, Andi Mallarangeng, mengutarakan pandangannya bahwa keberadaaan oposisi sangat penting dalam pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk periode 2024-2029. Absennya oposisi, menurutnya, akan menggerus keseimbangan demokrasi di Indonesia.
“Keberadaan oposisi sangat diperlukan. Jika tidak ada oposisi yang masuk parlemen, maka demokrasi kita akan kehilangan mekanisme ‘check and balances’ dalam pengawasan terhadap kekuasaan,” tegas Andi Mallarangeng saat menjadi narasumber dalam Polemik Trijaya FM: Demokrasi Tanpa Oposisi di Jakarta, Sabtu (4/5/2024).
Andi Mallarangeng menilai, ideal jika ada partai politik besar yang memutuskan untuk mengambil posisi sebagai oposisi di luar pemerintahan Prabowo-Gibran. Namun, ia menyerahkan sepenuhnya keputusan tersebut kepada Prabowo selaku Presiden terpilih.
“Kami menyerahkan kepada Presiden Prabowo untuk menentukan siapa saja yang akan dilibatkan dalam koalisi pemerintahannya. Kami akan menunggu perkembangan situasi,” ujarnya.
Demokrat juga menyerahkan sepenuhnya kepada Prabowo terkait komposisi kabinet kerja. Andi Mallarangeng menilai ada kebutuhan untuk memperluas koalisi pemerintahan. Terlebih, empat partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) saat ini hanya menguasai 48 persen kursi di parlemen.
“Ada kebutuhan untuk mendapatkan mayoritas di parlemen. Sebenarnya, dengan tambahan satu partai saja sudah cukup untuk mencapai angka di atas 50 persen,” kata Andi Mallarangeng.
Peran Penting Oposisi dalam Demokrasi
Andi Mallarangeng menekankan peran penting oposisi dalam sebuah tatanan demokrasi yang sehat. Oposisi, menurutnya, berfungsi sebagai pengawas jalannya pemerintahan, memastikan transparansi, akuntabilitas, dan keseimbangan kekuasaan.
“Tanpa oposisi, pemerintah bisa terjebak dalam kebanggaan diri, tidak memiliki mekanisme korektif, dan berpotensi melakukan kesalahan yang dapat merugikan rakyat,” tegasnya.
Ia berharap, partai politik besar yang belum menentukan sikapnya akan mempertimbangkan untuk mengambil peran sebagai oposisi demi menjaga keseimbangan demokrasi di Indonesia.
Partai Demokrat Siap Berkoalisi atau Oposisi
Sementara itu, terkait posisi Partai Demokrat dalam pemerintahan Prabowo-Gibran, Andi Mallarangeng menyatakan bahwa partainya menyerahkan sepenuhnya kepada keputusan Prabowo. Demokrat, menurutnya, siap untuk berkoalisi atau menjadi oposisi, tergantung pilihan Presiden terpilih.
“Kami menghormati keputusan Presiden Prabowo terkait koalisi pemerintahannya. Demokrat akan mempertimbangkan secara matang opsi yang terbaik bagi bangsa dan negara,” ujar Andi Mallarangeng.
Andi Mallarangeng menambahkan, Demokrat akan terus memainkan peran konstruktif dalam pembangunan bangsa, baik sebagai bagian dari pemerintah maupun sebagai oposisi yang kritis. Prioritas partai, tegasnya, adalah menjaga kepentingan rakyat dan memperkuat demokrasi di Indonesia.
Respons Masyarakat dan Pakar
Pandangan Andi Mallarangeng tentang perlunya oposisi dalam pemerintahan Prabowo-Gibran mendapat respons beragam dari masyarakat dan pakar politik. Sebagian pihak mendukung pandangan tersebut, dengan alasan bahwa oposisi sangat penting untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi pemerintahan.
Namun, ada juga pihak yang berpendapat bahwa oposisi yang terlalu kuat bisa menghambat jalannya pemerintahan. Mereka berpandangan bahwa lebih baik fokus pada kerja sama antarpartai politik demi kepentingan bersama bangsa.
Pakar politik dari Universitas Indonesia, Prof. Burhanuddin Muhtadi, menilai keberadaan oposisi dalam pemerintahan Prabowo-Gibran sangat penting untuk menjaga kesehatan demokrasi.
“Oposisi berfungsi sebagai sistem peringatan dini terhadap potensi penyimpangan kekuasaan. Mereka juga menjaga agar pemerintah tetap responsif terhadap keinginan rakyat,” kata Prof. Burhanuddin Muhtadi.
Namun, ia juga mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan antara oposisi yang kritis dan pemerintahan yang berfungsi efektif. Menurutnya, kedua belah pihak harus mampu bekerja sama secara konstruktif demi kemajuan bangsa.
Pembahasan mengenai perlunya oposisi dalam pemerintahan Prabowo-Gibran diyakini akan terus berlanjut hingga terbentuknya kabinet kerja. Dinamika politik yang berkembang akan sangat menentukan peran oposisi dalam mengawal jalannya pemerintahan pada periode 2024-2029.