Suratsuara.com – Sebuah tawaran politik yang menarik dan mungkin kontroversial telah muncul di panggung politik Indonesia belakangan ini. Isu yang tengah menarik perhatian adalah kemungkinan semua partai politik yang ada merapat ke pemerintahan yang dipimpin oleh Prabowo Subianto. Namun, sementara beberapa pihak mungkin melihat hal ini sebagai langkah menuju stabilitas politik yang lebih besar, para pengamat demokrasi memperingatkan bahwa kesatuan semacam itu dapat membawa konsekuensi yang serius bagi demokrasi Indonesia.
Pertama-tama, penting untuk memahami konteks politik Indonesia. Sejak Reformasi tahun 1998, Indonesia telah melakukan perjalanan panjang menuju konsolidasi demokrasi. Salah satu aspek krusial dari proses ini adalah terdiversifikasinya kekuasaan politik di antara berbagai partai politik yang mewakili beragam kepentingan dan ideologi. Ini mencerminkan semangat pluralisme yang menjadi dasar demokrasi.
Namun, jika semua partai politik mengarah pada kerja sama dengan pemerintahan yang sama, potensi untuk kehilangan keragaman politik ini sangatlah besar. Ini bukan hanya masalah praktis, tetapi juga memiliki implikasi filosofis yang mendalam terhadap prinsip-prinsip demokrasi. Prinsip check and balances yang telah dianggap sebagai pijakan utama demokrasi berada dalam risiko ketika oposisi yang kuat tidak lagi ada. Ini adalah pukulan besar bagi mekanisme pembatasan kekuasaan yang berlebihan.
Selain itu, merapatnya semua partai politik ke pemerintahan tertentu dapat mengancam ruang bagi dialog politik yang kritis dan konstruktif. Di dalam demokrasi, oposisi yang kuat memegang peran vital dalam mengkritik kebijakan pemerintah, menawarkan alternatif, dan memastikan bahwa kepentingan masyarakat secara keseluruhan terwakili. Ketika semua partai politik menjadi bagian dari pemerintahan, ada risiko bahwa kritik konstruktif dapat dihambat demi solidaritas politik.
Selain itu, jika semua partai merapat ke pemerintahan, ini bisa menimbulkan keraguan atas integritas politik partai-partai tersebut. Apakah mereka benar-benar berkomitmen pada ideologi dan program yang mereka klaim? Ataukah kesetiaan mereka hanya pada kesempatan untuk mendapatkan kekuasaan dan manfaat politik?
Ini adalah pertanyaan-pertanyaan penting yang harus dipertimbangkan dengan serius oleh semua pemangku kepentingan politik dan masyarakat sipil. Kebijakan yang terlalu memusatkan kekuasaan di tangan satu pemerintah, terlepas dari seberapa kuat atau populer pemerintah tersebut, seharusnya menimbulkan kewaspadaan.
Tentu saja, kerja sama antara partai politik dalam sebuah pemerintahan bisa membawa manfaat, terutama dalam hal stabilitas politik dan pelaksanaan kebijakan yang efektif. Namun, hal ini harus diimbangi dengan pemahaman yang jelas akan pentingnya memelihara ruang bagi persaingan politik yang sehat dan dinamis, serta kewaspadaan terhadap potensi penyalahgunaan kekuasaan.
Akhirnya, kesatuan partai-partai politik di pemerintahan haruslah dilihat sebagai sebuah alat untuk mencapai tujuan-tujuan demokratis, bukan sebagai tujuan akhir dalam dirinya sendiri. Demokrasi yang kuat dan berkelanjutan memerlukan pertentangan ideologi dan persaingan politik yang sehat, bukan monopoli kekuasaan oleh satu entitas politik.
Oleh karena itu, sebagai masyarakat yang berkomitmen pada prinsip-prinsip demokrasi, kita harus tetap waspada terhadap kemungkinan dampak negatif dari potensi semua partai politik merapat ke pemerintahan Prabowo. Kritik yang berbasis pada prinsip dan argumentasi yang rasional harus terus diupayakan demi memastikan bahwa demokrasi Indonesia tetap kokoh dan berjalan ke arah yang benar.
Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro mengatakan, jika semua partai politik merapat ke pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, maka ini menjadi alarm keras bagi demokrasi di Indonesia.
Pasalnya, jika semua masuk pemerintah, tidak ada partai yang berperan sebagai oposisi.
“Kalau semua merapat, ini alarm keras bagi demokrasi kita. Sekaligus tanda bahwa semua elemen masyarakat sipil mesti rutin bergerak mencerdaskan publik agar terlibat dalam day to day politics,” ujar Agung saat dimintai konfirmasi , Senin (8/4/2024).
Agung menjelaskan, mekanisme pengawasan harus tetap berjalan, sehingga mau tidak mau pemerintahan Prabowo-Gibran lebih fokus mendengar aspirasi publik ketimbang sebatas mengakomodasi kepentingan elite.
Sehingga, kata dia, 1-2 partai perlu tetap berada di luar pemerintahan.
“Agar publik memiliki alternatif wacana politik atau kebijakan publik dalam menyikapi sebuah realitas kebangsaan,” tuturnya.
Agung memaparkan, sejak Pilpres 2024 selesai, kubu Prabowo-Gibran aktif menjalin komunikasi dengan anggota koalisi Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud.
Dengan merangkul partai-partai lawan, maka partai pendukung Prabowo-Gibran bisa mencapai koalisi maksimal di parlemen di kisaran 60-70 persen.
“Agar program-program yang sudah direncanakan bisa terealisasi,” ucap Agung.
Baca juga: Megawati Tugaskan Puan Komunikasi dengan Prabowo
Sementara itu, Agung menilai bergabung ke Prabowo-Gibran merupakan konsekuensi logis bagi kubu Anies dan Ganjar, setelah banyak sumber daya (resources) yang dikeluarkan selama pilpres.
Jika bergabung ke kubu 02, harapannya resources baru bisa diterima untuk mengarungi periode 2024-2029.
Dia mengingatkan bahwa menjadi oposisi membutuhkan stamina politik yang kuat.
Namun, Agung yakin PDI-P dan PKS akan memilih tetap berada di luar pemerintah.
“Intinya ke depan demokrasi kita tetap membutuhkan partai di luar pemerintahan agar mekanisme check and balances bisa tetap berjalan bersama kekuatan masyarakat sipil demi memastikan sistem tetap terkonsolidasi,” imbuhnya.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan internal Koalisi Indonesia Maju (KIM) akan membahas terlebih dahulu jika ada partai di luar koalisi yang ingin bergabung ke kubu Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Airlangga merespons terkait apakah ada partai di luar koalisi yang hendak bergabung, terutama Nasdem dan PKB.
“Ya itu tentu kita akan bicarakan di internal KIM,” ujar Airlangga saat ditemui di Hotel Le Meridien, Jakarta, Minggu (7/4/2024) malam.