KPI Dituntut Berperan Edukatif dan Netral dalam Pilkada Serentak 2024
Tangerang, Banten – Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengimbau Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk memanfaatkan momentum Pilkada Serentak 2024 sebagai kesempatan mengedukasi masyarakat melalui siaran yang positif dan netral.
“Jelang Pilkada Serentak pada November mendatang, saya berharap KPI, KPID (Komisi Penyiaran Indonesia Daerah), dan penyelenggara televisi serta radio dapat memberikan informasi edukatif tentang pelaksanaan dan perkembangan pilkada melalui tayangan yang berkualitas, positif, dan imparsial,” tutur Wapres dalam sambutannya pada Peringatan Hari Penyiaran Nasional (Harsiarnas) ke-91 dan Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional KPI 2024 di ICE BSD, Tangerang, Senin.
Menurut Wapres, peran KPI sangat krusial dalam mengawal dan melaksanakan pengawasan penyiaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Wapres berpesan agar KPI menjalankan pengawasan tersebut dengan berpedoman pada Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS).
“Pastikan juga masukan masyarakat terhadap program penyiaran yang tidak sejalan dengan nilai-nilai agama dan budaya kita ditindaklanjuti dengan tegas,” tegas Wapres.
Selain mengawal penyiaran, Wapres meminta KPI untuk terus meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada publik guna membangun kesadaran masyarakat terhadap pentingnya mengakses informasi yang sehat dan bermanfaat.
“Sangat penting bagi masyarakat untuk terhindar dan terlindungi dari berita bohong (hoaks),” ujar Wapres.
Wapres juga menekankan pentingnya KPI dan lembaga penyiaran beradaptasi dengan tantangan teknologi yang terus berkembang.
“KPI harus memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang, terlepas dari derasnya arus informasi yang beredar. Selain itu, KPI juga harus mendorong inovasi di dunia penyiaran agar mampu bersaing dengan media baru yang bertumbuh pesat,” ungkapnya.
Wapres juga mengajak seluruh pemangku kepentingan di bidang penyiaran untuk meningkatkan kolaborasi demi mengembalikan siaran televisi dan radio menjadi sumber informasi utama masyarakat.
“Media penyiaran nasional harus kembali mendapatkan tempat di hati masyarakat sebagai sumber informasi yang kredibel. Hal ini penting agar siaran-siaran nasional kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri,” kata Wapres.
Sebagai penutup, Wapres berpesan agar KPI terus memastikan dan menjaga peran media penyiaran sebagai pilar pengawas jalannya pemerintahan.
“Saya berharap rancangan undang-undang penyiaran ke depan sejalan dengan cita-cita demokrasi kita yang menjunjung tinggi karakter bangsa dan nilai-nilai luhur Pancasila. Eksistensi KPI ke depannya harus lebih kuat, sehingga dapat menjalankan fungsinya secara optimal, mewakili kepentingan masyarakat, menjaga moralitas bangsa, dan ikut memperkuat NKRI,” pungkas Wapres.