Pemerintah Daerah Didorong Implementasikan Standar Pelayanan Minimal untuk Peningkatan Kualitas Layanan Dasar
Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), John Wempi Wetipo, menyerukan kepada pemerintah daerah (pemda) di seluruh Indonesia untuk mengimplementasikan Standar Pelayanan Minimal (SPM) secara efektif dalam menjalankan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar masyarakat. Hal ini disampaikan Wempi pada acara SPM Awards 2024 yang diselenggarakan di Jakarta pada Rabu (24/4).
“Implementasi SPM sangat penting untuk menjamin terwujudnya hak-hak individu masyarakat, serta memastikan akses mereka terhadap layanan dasar yang diwajibkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Wempi.
SPM merupakan standar yang ditetapkan pemerintah pusat untuk memastikan penyediaan layanan dasar yang layak bagi masyarakat. Layanan dasar tersebut meliputi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan kesejahteraan sosial. Penerapan SPM bertujuan untuk memberikan jaminan kualitas dan aksesibilitas layanan dasar bagi seluruh warga negara.
Menurut Wempi, tahun 2023 menandai tahun kelima penerapan SPM. Evaluasi menunjukkan tren peningkatan yang signifikan dalam capaian SPM di daerah. Pada tahun 2019, indeks rata-rata capaian SPM di seluruh Indonesia baru mencapai 52,53%. Angka ini kemudian meningkat secara bertahap hingga mencapai 83,29% pada tahun 2023.
“Harapan kami, pada tahun ini, capaian SPM dapat mencapai tuntas paripurna, yaitu 100%, sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2019-2024,” kata Wempi.
Wamendagri mendorong pemda untuk memanfaatkan aplikasi pelaporan elektronik (e-SPM) guna mendukung pencapaian target SPM. Aplikasi ini memudahkan pemda dalam menyampaikan laporan penerapan SPM, sekaligus menjadi alat monitoring dan evaluasi yang komprehensif.
“Melalui e-SPM, pemerintah pusat dapat memantau progres kinerja dan anggaran penerapan SPM di daerah, serta melakukan analisis kebijakan secara lebih efektif,” jelas Wempi.
Untuk tahun 2023, pelaporan SPM tidak lagi dilakukan dalam bentuk buku semata, melainkan juga melalui aplikasi e-SPM. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pemantauan penerapan SPM.
Selain itu, Wamendagri menyampaikan apresiasi kepada pemda yang telah menunjukkan kinerja terbaik dalam menerapkan SPM. Pada SPM Awards 2024, penghargaan diberikan kepada 3 provinsi, 3 kabupaten, dan 3 kota dengan capaian SPM tertinggi.
Kategori Provinsi Terbaik diraih oleh Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, dan Kalimantan Timur. Kategori Kabupaten Terbaik diraih oleh Kabupaten Bogor, Karanganyar, dan Bangka Barat. Sementara itu, kategori Kota Terbaik diraih oleh Kota Makassar, Tangerang Selatan, dan Tangerang.
Penghargaan ini merupakan bentuk pengakuan pemerintah pusat atas upaya pemda dalam menyediakan layanan dasar yang berkualitas bagi masyarakat. Penghargaan ini juga diharapkan dapat memotivasi pemda lain untuk terus meningkatkan kinerja mereka dalam penerapan SPM.
“Komitmen pemda dalam mengimplementasikan SPM tidak dapat dipisahkan dari peran seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat dan organisasi masyarakat sipil. Bersama-sama, kita dapat mewujudkan layanan dasar yang merata, berkualitas, dan dapat diakses oleh seluruh warga negara,” pungkas Wempi.