Usulan Penambahan Kementerian oleh Prabowo Disikapi Anies: Patuhi Undang-Undang
Jakarta – Wacana penambahan jumlah kementerian dalam masa kepemimpinan Presiden terpilih Prabowo Subianto terus menjadi perbincangan. Kali ini, calon presiden nomor urut satu Anies Baswedan memberikan pandangannya.
Anies menekankan bahwa setiap kebijakan harus sejalan dengan ketentuan hukum yang berlaku. “Semua proses pengambilan keputusan harus diatur oleh undang-undang. Selama sesuai dengan undang-undang, tidak ada larangan,” ujar Anies, Rabu (8/5/2024).
Meski tidak keberatan dengan usulan tersebut, Anies menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Prabowo Subianto sebagai pemimpin bangsa yang akan dilantik. “Saya tidak akan memberikan penilaian apakah usulan itu baik atau buruk. Itu adalah hak prerogatif Presiden terpilih,” imbuh Anies.
Namun, Anies menegaskan bahwa setiap langkah yang diambil harus tetap berada dalam koridor hukum. “Kuncinya adalah konsistensi dengan undang-undang yang berlaku,” katanya.
Usulan penambahan kementerian pertama kali dilontarkan oleh Prabowo Subianto. Ia berpendapat bahwa penambahan kementerian diperlukan untuk memperkuat kinerja pemerintahan dan memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks.
Wacana ini mendapat respons beragam dari berbagai kalangan. Ada pihak yang mendukung usulan tersebut dengan dalih dapat meningkatkan efektivitas pemerintahan. Namun, ada juga yang menilai penambahan kementerian justru akan semakin membebani anggaran negara.
Terkait hal ini, Anies memilih untuk bersikap netral dan menyerahkan keputusan kepada Presiden terpilih. “Saya tidak akan terburu-buru memberikan penilaian. Yang terpenting adalah ketaatan pada undang-undang dan prinsip-prinsip tata kelola yang baik,” tegas Anies.
Sementara itu, tim transisiPrabowo Subianto saat ini sedang mempersiapkan dokumen rencana kerja pemerintahan. Dalam dokumen tersebut, akan diuraikan secara rinci struktur pemerintahan yang akan dibentuk serta kebijakan-kebijakan yang akan dijalankan.
Rencana penambahan kementerian menjadi salah satu poin penting yang akan dibahas dalam dokumen tersebut. Tim transisi akan melakukan kajian komprehensif sebelum mengajukan usulan kepada Presiden terpilih.
Keberadaan kementerian baru diharapkan dapat memperkuat koordinasi antarinstansi pemerintah serta menyediakan layanan yang lebih optimal kepada masyarakat. Namun, perlu dipastikan bahwa penambahan kementerian dilakukan secara selektif dan tidak berlebihan agar tidak membebani anggaran negara.
Dalam masa transisi menuju pelantikan Presiden terpilih, berbagai pihak terus memberikan masukan dan saran terkait rencana struktur pemerintahan mendatang. Usulan penambahan kementerian akan menjadi salah satu pertimbangan penting yang akan diputuskan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto.