Suratsuara.com – Usulan untuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi penasihat khusus bagi Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, dua figur politik yang dalam pandangan publik memiliki latar belakang dan visi yang berbeda, memunculkan beragam reaksi dari berbagai pihak. Meskipun gagasan ini memiliki potensi untuk memperkuat kolaborasi lintas partai, namun juga mengundang kritik serta pertanyaan terkait dengan kepentingan politik dan aliansi.
Latar Belakang Usulan
Usulan ini muncul dalam konteks politik Indonesia yang selalu dinamis, terutama menjelang pemilihan umum. Prabowo Subianto, mantan calon presiden yang kini menjabat sebagai Menteri Pertahanan, dan Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Jokowi yang juga Wali Kota Surakarta, mewakili dua kepentingan politik yang berbeda namun tidak mutlak bertentangan.
Penunjukan Jokowi sebagai penasihat khusus Prabowo-Gibran dianggap sebagai langkah untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, serta menunjukkan semangat rekonsiliasi politik yang lebih luas.
Respon dan Kritik
Meskipun disambut dengan antusiasme oleh sebagian pihak, usulan ini juga menimbulkan kontroversi. Beberapa kritikus menyoroti potensi konflik kepentingan dan keraguan terkait independensi Jokowi dalam memberikan nasihat kepada dua figur yang memiliki perbedaan ideologi politik yang signifikan.
Selain itu, ada juga kekhawatiran bahwa usulan ini dapat dianggap sebagai upaya politik pragmatis yang memperkuat hegemoni politik tertentu, alih-alih memberikan kontribusi yang substansial bagi kemajuan bangsa.
Prospek dan Implikasi
Meskipun kontroversial, usulan ini juga memiliki potensi untuk memberikan dampak positif. Kolaborasi antara Prabowo, Gibran, dan Jokowi dapat membawa perubahan signifikan dalam berbagai bidang, seperti infrastruktur, ekonomi, dan pertahanan. Sinergi ini juga dapat mengirimkan sinyal kuat kepada masyarakat bahwa persatuan dan kerja sama lintas partai adalah kunci untuk kemajuan bangsa.
Namun, implementasi usulan ini memerlukan keterbukaan dan transparansi yang tinggi, serta mekanisme pengawasan yang efektif agar terhindar dari penyalahgunaan kekuasaan dan konflik kepentingan.
Muncul usulan agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi penasihat khusus bagi presiden dan wapres terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Usulan itu berasal dari pendukung Prabowo-Gibran, politikus Maruarar Sirait.
Maruarar beralasan usulan tersebut muncul karena Jokowi punya segudang pengalaman, mulai pernah menjadi wali kota Surakarta, gubernur DKI Jakarta, hingga presiden RI ke-7. “Pak Jokowi tentu akan memberi masukan dan menjadi penasihat sebagai orang yang berpengalaman,” kata Maruarar dilansir Antara, Selasa (9/4/2024).
Prabowo-Gibran, kata Ara sapaan akrabnya, juga diyakini akan melanjutkan program-program Jokowi. Untuk itu, Ara menekankan agar seluruh aktivis dapat bersatu mendukung pemerintahan Prabowo ketika menjabat sebagai Presiden RI. “Kami adalah aktivis bagian pertama yang mendukung supaya Prabowo kompak dan solid ke depannya,” kata dia. Ara juga mengimbau agar aktivis tidak boleh menjadi pemisah hubungan baik yang telah terjalin antara Jokowi dan Prabowo. “Jadi, jangan sampai menjadi bagian yang memisahkan mereka. Posisi aktivis harus mengompakkan Prabowo dan Jokowi,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Ara juga mengibaratkan hubungan Jokowi dan Prabowo seperti dibangun di atas batu karang yang kokoh ketika terkena air, angin, maupun hujan. Menurut dia, kepercayaan, kecocokan, dan kenyamanan antara kedua tokoh tersebut telah melalui proses yang dinamikanya sangat tinggi dan unik. “Bagaimana mereka saling menghormati, saling menghargai, itu dilakukan. Pak Jokowi, saya mengerti sekali karakternya. Beliau orang yang sangat baik, berkomitmen, dan sangat menghormati Pak Prabowo, dan Pak Prabowo sangat menghormati Pak Jokowi,” imbuhnya.