Kematian Membayangi Protes Kenya Saat Pasukan Keamanan Melakukan Tindakan Keras
Nairobi, Kenya – Tragedi menyayat hati mewarnai jalanan Kenya minggu ini saat setidaknya 30 jiwa melayang dalam aksi protes yang dipicu oleh usulan kenaikan pajak yang kontroversial.
Human Rights Watch (HRW) dalam pernyataannya mengecam keras tindakan petugas keamanan yang melepaskan tembakan langsung ke arah kerumunan pengunjuk rasa yang tidak bersenjata, termasuk mereka yang melarikan diri untuk menyelamatkan diri.
“Penggunaan kekuatan mematikan yang berlebihan ini, termasuk terhadap pengunjuk rasa yang tidak mengancam, merupakan pelanggaran mencolok terhadap hukum nasional dan internasional,” tegas Otsieno Namwaya, Direktur Afrika HRW.
Meskipun jumlah korban jiwa yang pasti masih belum dikonfirmasi, HRW telah melakukan penyelidikan menyeluruh yang mengungkap sedikitnya 30 kematian pada hari Selasa, 25 Juni 2024. Data ini dikumpulkan dari keterangan saksi, catatan rumah sakit, laporan kamar mayat, dan sumber informasi publik lainnya.
Aksi protes yang awalnya damai berubah menjadi kekacauan setelah pemerintah meloloskan undang-undang kenaikan pajak yang sangat tidak populer, yang ditentang keras oleh sebagian besar masyarakat Kenya. Tekanan dari Dana Moneter Internasional (IMF) diduga menjadi faktor pendorong keputusan tersebut.
Usul kenaikan pajak itu memicu kemarahan publik, yang berujung pada aksi massa menyerbu kompleks parlemen. Bentrokan yang terjadi menyebabkan kebakaran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kerusuhan ini merupakan yang terburuk dalam sejarah Kenya sejak kemerdekaannya dari Inggris pada tahun 1963.
Di tengah meningkatnya kritik internasional, pemerintahan Presiden William Ruto akhirnya membatalkan RUU kenaikan pajak tersebut. Namun, pencabutan ini belum dapat meredakan ketegangan yang masih membara di jalanan Kenya.
HRW menyerukan otoritas Kenya untuk mengambil tindakan tegas terhadap pasukan keamanan yang melakukan kekerasan dan memastikan bahwa impunitas tidak lagi ditoleransi.
“Otoritas berwenang harus bertanggung jawab atas tindakan pasukan mereka dan memastikan bahwa mereka melindungi hak-hak warga sipil yang hanya ingin menyuarakan pendapat mereka,” kata Namwaya.
Unjuk rasa berlanjut di seluruh negeri, dengan aktivis hak asasi manusia dan warga negara biasa menuntut keadilan bagi para korban. Mereka menyerukan investigasi yang transparan dan akuntabilitas bagi mereka yang bertanggung jawab atas kematian yang terjadi.
Tragedi ini menyoroti tantangan serius yang dihadapi Kenya dalam menyeimbangkan kebutuhan ekonomi dengan hak-hak warganya. Pemerintah perlu mengatasi akar penyebab ketidakpuasan rakyat dan memfasilitasi dialog damai untuk mencegah terulangnya kekerasan di masa depan.