Suratsuara.com – Konflik di Papua menjadi sorotan utama dalam dinamika keamanan nasional Indonesia. Tentara Nasional Indonesia (TNI) telah mengambil pendekatan yang berfokus pada dialog dan kerjasama dengan warga Papua untuk mengatasi permasalahan yang ada. Namun, upaya-upaya ini seringkali terhalang oleh aksi kekerasan dari Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), yang terus mengganggu kehidupan masyarakat dan memicu ketegangan di wilayah tersebut.
Pendekatan yang diambil oleh TNI dalam menjaga keamanan di Papua merupakan strategi yang kompleks dan multidimensi. Salah satu aspek penting dari pendekatan ini adalah membangun hubungan yang baik dengan masyarakat Papua. TNI menyadari bahwa keberhasilan dalam menjaga keamanan tidak hanya ditentukan oleh kekuatan militer semata, tetapi juga oleh dukungan dan kerjasama dari masyarakat setempat.
Upaya-upaya diplomasi dan komunikasi menjadi landasan utama dalam pendekatan ini. TNI secara aktif terlibat dalam kegiatan sosial dan pembangunan di wilayah tersebut, seperti program-program kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan meredakan ketegangan di antara masyarakat.
Meskipun demikian, tantangan yang dihadapi TNI tidaklah mudah. Kelompok Kriminal Bersenjata terus melakukan serangan dan provokasi terhadap aparat keamanan serta warga sipil. Serangan terhadap pos-pos TNI dan polisi di Papua seringkali menimbulkan korban jiwa dan memperkeruh situasi keamanan.
Ketegangan antara upaya membangun hubungan yang baik dengan masyarakat Papua dan menghadapi ancaman KKB menciptakan dilema tersendiri bagi TNI. Di satu sisi, TNI harus tetap menjaga kredibilitasnya sebagai institusi yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menghargai keberagaman budaya. Di sisi lain, TNI juga harus mengambil tindakan tegas untuk melindungi warga dan mengatasi ancaman terhadap keamanan nasional.
Penting untuk diingat bahwa upaya penyelesaian konflik di Papua bukanlah tanggung jawab TNI semata. Kolaborasi antara TNI, pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, dan elemen-elemen masyarakat lainnya menjadi kunci dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan.
Dalam menghadapi tantangan kompleks ini, TNI terus berupaya untuk memperkuat kerjasama dengan berbagai pihak dan mengembangkan strategi yang lebih holistik. Dengan menjaga keseimbangan antara pendekatan humanis dan responsif terhadap ancaman keamanan, diharapkan situasi di Papua dapat membaik dan konflik dapat diselesaikan secara damai dan berkelanjutan.
Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Izak Pangemanan mengatakan operasi di Papua selalu menghindari kekerasan. Dia mengatakan penanganan konflik Papua selalu diupayakan sesuai dengan harapan masyarakat Papua dan berstandar internasional.
“Setiap permasalahan kami berusaha selesaikan dengan baik, menghindari terjadinya pertumpahan darah, menghindari terjadinya korban-korban yang tidak perlu,” kata Mayjen Izak dalam jumpa pers di Subden Denma Mabes TNI, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (25/3/2024).
“Karena sebagaimana kita ketahui bahwa Papua adalah tanah damai, Papua adalah tanah diberkati, tak boleh dilumuri dengan darah, tidak boleh diwarnai dengan kekerasan,” tambahnya.
Namun dia mengatakan tantangan aparat penegak hukum yang berdinas di Papua kerap dihadapkan pada aksi kejahatan kelompok kriminal bersenjata (KKB). Dia menegaskan keberadaan TNI-Polri di Bumi Cenderawasih untuk kemajuan masyarakat.
Walau begitu, dia mengatakan KKB terus melakukan penyerangan bahkan membunuh masyarakat sipil.
“Walaupun pendekatan yang kami lakukan demi masyarakat dan masyarakat menerima itu dengan baik, tetapi tetap saja mereka melakukan penyerangan, pembunuhan-pembunuhan kepada TNI-Polri, warga sipil yang tidak tahu apa-apa mereka bunuh, bahkan orang asli Papua sekalipun mereka aniaya dan mereka bunuh,” ucapnya.
Dia mengatakan dari 28 kabupaten dan 1 kota di Papua, terdapat 5 kabupaten yang kerap terjadi gejolak, yaitu Yahukimo, Pegunungan Bintang, Nduga, Intan Jaya, dan Puncak. Pada tahun lalu, tercatat ada 61 korban jiwa akibat kekejaman KKB.
“Pada tahun 2023, korban yang meninggal oleh aksi KKB 61 orang, terdiri dari TNI 26 orang, Polri 3 orang, masyarakat sipil 32 orang,” kata dia.
Dia menyayangkan begitu banyak korban berjatuhan, khususnya masyarakat sipil. Padahal, menurutnya, masyarakat sipil datang ke Papua untuk membangun rumah, puskesmas, hingga sekolah.
“Sekolah ada 4 unit yang dibakar. Padalah anak-anak pedalaman membutuhkan sekolah tapi sekarang sekolah-sekolah sudah dibakar. Bahkan di Nduga, guru diperkosa, sehingga sekarang di pedalaman tak ada guru yang mau mengajar,” ujarnya.
Saat ini TNI-Polri menjadi guru bagi anak-anak pedalaman Papua. Selain itu, warga berobat ke pos-pos TNI-Polri sekaligus mereka yang menjadi tenaga kesehatan.
“Karena situasi seperti ini, siapapun tak ada yang berani datang ke pedalaman karena takut akan ancaman dari KKB yang terus mengancam akan membunuh mereka,” tuturnya.
Kasus kekerasan oleh KKB di tahun ini masih tinggi. Selain anggota TNI-Polri, masyarakat sipil masih menjadi sasaran kejahatan KKB.
“Pada tahun 2024, korban meninggal oleh aksi KKB sebanyak 7 orang, TNI 2 orang, Polri 3 orang, masyarakat sipil 2 orang. Fasilitas umum, kantor pemerintahan dibakar sebanyak 7 unit. Ini yang menjadi tantangan kami dalam penanganan setiap permasalahan di Papua,” ungkapnya.
Mayjen Izak juga buka suara soal kasus penganiayaan anggota KKB oleh oknum prajurit TNI. TNI akan menindak tegas pelaku terlibat.
“Kita akan usut tuntas permasalahan ini, apa pun yang terjadi di sana akan menjadi bahan untuk proses hukum nanti. Tidak ada satu pun yang boleh lolos dari kasus ini, semua yang terlibat akan dihukum sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku,” kata dia.
Simak berita selengkapnya di halaman selanjutnya.
Pomdam Cenderawasih akan dibantu Pomdam Siliwangi dalam memeriksa oknum anggota Batalion 300/Brawijaya yang terlibat kasus kekerasan ini. Sebab, Batalion 300/Brawijaya sudah menyelesaikan tugas di Papua pada awal Maret lalu.
Dia menegaskan TNI tak pernah menerapkan prosedur kekerasan. Setiap kegiatan TNI yang dinas di medan operasi pun melibatkan masyarakat.
“TNI tidak pernah menerapkan prosedur kekerasan dalam pelaksanaan tugas, yang kami tetapkan di situ adalah prosedur-prosedur pelaksanaan tugas untuk menciptakan hubungan baik dengan masyarakat, komunikasi baik dengan masyarakat, Membangun kepercayaan semakin baik dengan masyarakat, melibatkan masyarakat dalam setiap aktivitas pembangunan di pedalaman, bahkan pos-pos kami saat ini menjadi pasar bagi masyarakat di sekitar pos yang berladang. Apa yang mereka hasilkan, dibeli oleh pos karena memang pasar jauh dari tempat itu,” urainya.
Dia juga menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat. Hal sama disampaikan Kepala Staf AD (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak.
“Saya minta maaf kepada seluruh masyarakat Papua dan kami akan terus bekerja agar kejadian yang seperti ini tidak terulang lagi di masa-masa mendatang, kami akan meningkatkan terus pengawasan-pengawasan kepada satgas-satgas yang melakukan tugas di daerah Papua,” ungkapnya.