Berita Hukum Pekan Ini: Arus Balik, Sidang PHPU Pilpres, dan Vonis Kasus Terkini
Dalam sepekan terakhir, sejumlah peristiwa hukum menarik perhatian masyarakat, mulai dari pergerakan arus balik pasca-Idul Fitri hingga kondisi jelang sidang putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024. Berikut beberapa berita hukum yang masih layak diulas:
Kapolri Awasi Arus Balik Lebaran melalui Patroli Udara
Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan patroli udara menggunakan helikopter pada Senin untuk meninjau langsung kondisi terkini jalur tol dan memastikan keamanan arus balik Lebaran 2024. Patroli ini juga melibatkan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.
Megawati Tegaskan Amicus Curiae Bukan Intervensi MK
Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa surat amicus curiae yang dikirimkan Megawati Soekarnoputri terkait perkara PHPU Pilpres tidak bertujuan untuk mengintervensi Mahkamah Konstitusi (MK). “Ibu Megawati Soekarnoputri dan PDI Perjuangan tidak akan mengintervensi kedaulatan Hakim MK,” ujar Hasto saat ditemui di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa.
Polri Ekshumasi Korban Dugaan Pembunuhan oleh Oknum TNI
Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menggalang makam korban kasus dugaan pembunuhan oleh oknum TNI AL pada 24 Desember 2022 di Kota Sawahlunto, Sumatera Barat. Penggalian ini dilakukan untuk keperluan medis. “Kita akan profesional dalam penanganan walaupun kasusnya sudah sekitar dua tahun lalu,” kata Kapolda Sumatera Barat Irjen Polisi Suharyono di Padang, Rabu.
Bareskrim Usut Laporan Pengemudi Arogan Pengaku Adik Jenderal
Badan Reserse Kriminal Polri (Bareskrim) memastikan akan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan yang dilakukan pengemudi Toyota Fortuner arogan mengaku sebagai adik jenderal, yang videonya viral di media sosial pada pekan lalu. “Di Bareskrim terkait laporan Pasal 170 KUHP pastinya akan ditangani,” ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Polisi Trunoyudo kepada wartawan di Jakarta, Kamis.
MK Siap Bacakan Putusan PHPU Pilpres 22 April
Mahkamah Konstitusi (MK) dijadwalkan akan membacakan putusan perkara PHPU Pilpres 2024 pada Senin, 22 April 2024 pukul 09.00 WIB di ruang sidang lantai dua Gedung I MK RI, Jakarta. MK akan membacakan putusan untuk gugatan sengketa pilpres yang diajukan oleh Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md serentak pada hari yang sama.
Pakar: Penegakan Hukum Maksimal Kunci Berantas Judi Online
Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK) PTIK sekaligus pakar keamanan siber Dr. Pratama Persadha menekankan pentingnya penegakan hukum yang tegas dan maksimal dalam pemberantasan judi online (daring). Menurutnya, langkah-langkah penegakan hukum yang baik dapat memberikan efek jera bagi bandar, agen, dan pelaku judi online.
MK Batalkan Batas Usia Capres/Cawapres
Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan untuk membatalkan Pasal 42 ayat (1) huruf a dan b UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur batasan usia minimal dan maksimal bagi calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres). Putusan ini diambil setelah MK menggelar sidang uji materi yang diajukan oleh sejumlah individu dan organisasi.
Lukas Enembe Divonis 3 Tahun Penjara
Mantan Gubernur Papua Lukas Enembe divonis tiga tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta pada Jumat atas kasus suap dan gratifikasi senilai miliaran rupiah. Vonis tersebut lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut Lukas Enembe dihukum dengan pidana penjara selama 12 tahun ditambah denda Rp1 miliar subsider enam bulan kurungan.
Bareskrim Buru Tersangka Kasus Pembunuhan di Papua
Badan Reserse Kriminal Polri (Bareskrim) terus memburu tersangka utama dalam kasus penembakan yang menewaskan tukang ojek bernama Anthonius Gunawan Agogo di Timika, Papua. Tersangka yang diduga sebagai anggota kelompok separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM) telah ditetapkan sebagai daftar pencarian orang (DPO).
Polri Tinjau Peredaran Narkoba di Kawasan Penambangan Emas Ilegal
Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Utara meninjau langsung peredaran narkoba di kawasan penambangan emas ilegal di Kabupaten Mandailing Natal. Dalam peninjauan tersebut, ditemukan adanya indikasi peredaran narkoba yang cukup tinggi di wilayah tersebut. Polda Sumatera Utara akan mengambil langkah-langkah tegas untuk mencegah dan memberantas peredaran narkoba di kawasan tersebut.
Berita hukum di atas menjadi sorotan utama selama sepekan terakhir dan masih menarik untuk diikuti perkembangannya. Masyarakat diharapkan dapat terus mengikuti informasi terbaru terkait peristiwa hukum tersebut melalui media massa yang kredibel. Dengan demikian, masyarakat dapat memahami dinamika hukum yang terjadi di Indonesia dan mengambil peran aktif dalam penegakan hukum.