Suratsuara.com – Wakil Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Rusli Effendi merespons pernyataan Ketua Bappilu PPP Sandiaga Uno yang dalam beberapa kesempatan menyampaikan sinyal-sinyal arah politik PPP. Dia menekankan persoalan arah politik hingga hak angket merupakan urusan Ketum PPP Muhamad Mardiono.
“Saya atas nama Waketum DPP PPP meluruskan berbagai informasi maupun pernyataan yang mengarah kepada kebijakan PPP ke depan. Bahwa soal hak angket, bergabung ke pemerintahan baru, dan lainnya belum diputuskan, Sebab kebijakan itu ada di Ketum,” kata Rusli kepada wartawan, Jumat (15/3/2024).
Rusli menyebut untuk menentukan arah kebijakan partai maka diperlukan beberapa mekanisme seperti rapat pengurus harian, musyawarah kerja nasional, dan lainnya. Dia pun kembali menekankan bahwa keputusan akhir tetap ada pada Mardiono.
“Tentu ada mekanisme partainya, melalui rapat dan musyawarah. Kemudian nanti kebijakan tetap ada di Ketum,” tegasnya.
Lebih lanjut, Rusli pun meminta agar Sandiaga Uno fokus mengawal suara PPP agar lolos ambang batas parlemen 4 persen. Dia pun memastikan segala pernyataan Sandiaga Uno tidak mewakili PPP.
“Pak Sandiaga harus fokus kepada tugasnya bagaimana mengawal PPP lolos dari ambang batas parlemen 4%, posisi Sandi sebagai Ketua Bappilu bersifat ad hoc dan memilki tupoksi yang tidak bisa keluar dari pokok yakni memenangkan pemilu sampai tuntas. Soal hak angket dan arah kebijakan partai yang dibicarakannya tidak mengatasnamakan partai karena kami belum mengambil keputusan apa pun,” pungkasnya.
Sandiaga sebelumnya merespons soal kemungkinan merapat ke pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka jika sudah ditetapkan sebagai pemenang Pilpres 2024. Sandi menegaskan sebagai pihak yang kalah, dirinya enggan berandai-andai.
“Pertama-tama sebagai yang kalah, kita jangan berandai-andai,” kata Sandi di Gianyar, Bali, seperti dikutip dari detikBali, Jumat (8/3).
“Kebetulan paslon yang kami usung belum berhasil. Tapi saya sangat berterima kasih diberi kesempatan berjuang dengan Pak Ganjar dan Mahfud,” lanjut Sandiaga.
Sandi sadar diri berada di pihak yang kalah. Karena sadar diri itu, Sandiaga tak ingin berandai-andai untuk bergabung ke pemerintahan baru nantinya.
“Kami tahu dirilah. Kami melipir. Kami pastikan dulu dan pemerintahan ke depan ini yang nanti akan mengambil keputusan,” jelasnya.
Sandiaga menyerahkan hak prerogatif ke pemerintahan baru nantinya. Dia mengatakan apapun keputusan pemerintahan nanti menjadi hal yang ditunggu masyarakat.
“Tentang isu bergabung dengan pemerintahan dan lain sebagainya tentunya itu prerogatif pemerintahan terpilih nantinya. Setiap keputusan dari pemerintahan yang terpilih nanti, dari presiden terpilih saya meyakini bahwa akan menjadi hal yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia dan dunia melanjutkan kesuksesan pemerintahan Pak Jokowi,” katanya.