Partai Kebangkitan Bangsa Masih Timbang-timbang Bergabung dengan Koalisi Prabowo-Gibran
Jakarta – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) belum memberikan kepastian apakah akan bergabung dengan koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran. Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar (Cak Imin), saat ini tengah menghimpun masukan dari berbagai pihak untuk menentukan langkah politik yang tepat.
Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua DPP PKB, Daniel Johan, dalam diskusi akhir pekan Polemik MNC Trijaya Network bertajuk “Demokrasi Tanpa Oposisi?’. “Kami mohon waktu karena saat ini DPP dan Cak Imin sedang berkomunikasi dengan seluruh pihak untuk mendapatkan masukan,” ujar Daniel.
Menurut Daniel, Cak Imin bahkan tengah melakukan safari ke berbagai daerah untuk menjaring aspirasi. PKB berharap dapat mengambil sikap resmi setelah mengumpulkan informasi yang komprehensif.
Dalam pertemuan terakhir antara Prabowo Subianto, presiden terpilih, dan Cak Imin, keduanya menunjukkan minat untuk berkolaborasi. Namun, pembahasan belum sampai pada teknis.
“Pak Prabowo mungkin juga butuh waktu untuk berkomunikasi dengan koalisi 02. Jadi, kami saling memberi waktu untuk mematangkan keputusan,” terang Daniel.
Daniel menjelaskan bahwa di level kader akar rumput, belum ada perdebatan sengit mengenai posisi PKB dalam koalisi. Oleh karena itu, Cak Imin ingin mendapatkan pandangan langsung dari daerah-daerah.
“Setiap pilihan punya sisi positif dan negatifnya. Bergabung ada untung ruginya, di luar koalisi juga ada plus minusnya. Kami akan mempertimbangkan mana yang paling bermanfaat bagi rakyat dan bangsa,” pungkas Daniel.
Sementara itu, terdapat beragam analisis dan spekulasi mengenai keputusan PKB ke depannya. Sebagian pengamat menilai PKB cenderung bergabung dengan koalisi pemerintah karena mempertimbangkan peluang pragmatis dan kepentingan politik.
Namun, ada juga yang memprediksi PKB akan memilih berada di luar koalisi untuk mempertahankan citra sebagai partai oposisi yang kritis dan independen. PKB sendiri memiliki sejarah panjang sebagai partai yang berposisi oposisi, terutama pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Keputusan PKB akan menentukan konstelasi politik nasional ke depan. Jika bergabung dengan koalisi pemerintah, PKB akan memperkuat dukungan Prabowo-Gibran dan berpotensi memperlemah oposisi. Sebaliknya, jika tetap berada di luar koalisi, PKB dapat menjadi kekuatan penyeimbang dan memberikan kritik terhadap jalannya pemerintahan.
