Suratsuara.com – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) selalu menjadi sorotan dalam dinamika politik Indonesia. Salah satu isu terkini yang menjadi perbincangan hangat adalah keterlibatan Sespri (Staf Khusus Presiden) dari keluarga Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam kontestasi Pilkada.
Sejak awal, PDIP telah menunjukkan kekuatannya dalam merangkul berbagai elemen politik, termasuk keterlibatan keluarga Jokowi. Hal ini bukanlah sesuatu yang baru, mengingat peran keluarga dalam politik seringkali menjadi bahan pembicaraan. Namun, strategi PDIP dalam memanfaatkan potensi tersebut di Pilkada menjadi sorotan tersendiri.
Keterlibatan Sespri dari keluarga Presiden Jokowi dalam Pilkada di beberapa daerah menunjukkan upaya PDIP untuk memperkuat basis politiknya. Dengan memanfaatkan figur-figur yang sudah dikenal dan memiliki citra positif di mata publik, PDIP mampu memperbesar peluang kemenangan di berbagai kontestasi Pilkada.
Tentu saja, strategi ini tidak lepas dari berbagai pro dan kontra. Di satu sisi, ada yang menganggap bahwa keterlibatan Sespri keluarga Jokowi memberikan tambahan kekuatan bagi calon yang diusung PDIP, terutama dalam hal popularitas dan dukungan politik. Namun, di sisi lain, ada pula yang mempertanyakan apakah hal ini merupakan langkah yang fair dalam konteks kompetisi politik yang seharusnya bersifat adil dan transparan.
Perlu diingat bahwa Pilkada merupakan ajang demokrasi lokal yang penting dalam proses politik Indonesia. Oleh karena itu, transparansi, keadilan, dan kepatutan dalam setiap tahapan proses Pilkada sangatlah penting. Keterlibatan Sespri keluarga Jokowi harus diikuti dengan sikap yang profesional dan tidak menciptakan ketimpangan atau ketidakadilan dalam kompetisi politik.
Selain itu, peran PDIP sebagai partai politik utama juga harus tetap menjaga integritas dan kredibilitasnya. Dengan menghadirkan figur-figur yang berkualitas dan memiliki komitmen untuk mewujudkan kemajuan daerah, PDIP dapat memberikan kontribusi yang positif dalam pembangunan politik dan sosial di tingkat lokal.
Sebagai penutup, keterlibatan Sespri keluarga Jokowi dalam Pilkada memang menjadi bagian dari dinamika politik yang harus diperhatikan dengan seksama. Semua pihak, baik partai politik, calon kandidat, maupun pemilih, memiliki tanggung jawab untuk menjaga integritas dan kualitas proses politik demi terwujudnya demokrasi yang berkualitas dan bermartabat.
Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto angkat bicara soal sekretaris pribadi Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan istrinya Iriana yang disebut bakal maju dalam Pilkada 2024. Menurutnya, hal tersebut bentuk nepotisme.
“Spiritnya itu kan anti KKN. Sehingga bentuk-bentuk kolusi seperti itu, itu juga tidak boleh dilakukan termasuk bentuk-bentuk nepotisme,” ujar Hasto di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jakarta, Senin (1/4/2024).
Menurutnya, banyak lingkaran dekat Jokowi yang maju Pilkada adalah bukti dari penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power keduanya. Menurutnya, proses rekrutmen seperti itu mencederai kedaulatan rakyat.
“Untuk menjadi pemimpin itu hak dari semua orang, untuk menjadi kepala daerah, wakil kepala daerah, itu bukan dari orang-orang yang dekat dengan keluarga Pak Jokowi, dekat dengan istana, tapi ini merupakan hak konstitusional warga negara,” ujar Hasto.
PDIP, kata Hasto, akan kokoh menjaga kedaulatan rakyat dengan menghindari praktik-praktik seperti Jokowi.
“Maka PDI Perjuangan kokoh berdiri di dalam menyelamatkan demokrasi yang berkedaulatan rakyat, agar cara-cara seperti itu tidak terjadi kembali,” kata dia.
Sebelumnya, sekretaris pribadi Jokowi dan Iriana ikut meramaikan Pilkada 2024. Adapun anak Jokowi yakni Kaesang Pangarep dan menantunya juga diisukan akan maju Pilkada 2024.
Sekretaris pribadi yang dimaksud adalah Sendi Fardiansyah yang merupakan Sespri Iriana yang menyatakan akan maju sebagai bakal calon wali kota Bogor 2024.
Selain itu, asisten pribadi Jokowi Devid Agus Yunanto juga dikabarkan maju di Pilkada Boyolali, Jawa Tengah.
