Media Massa: Penghubung Vital antara Pemerintah dan Publik, Independensi Mutlak
Dalam lanskap demokrasi yang berkembang, media massa memegang peran esensial sebagai penjembatan antara pemerintah dan masyarakat. Sebagai penyedia informasi yang akurat dan berimbang, media massa memberdayakan warga negara untuk mengambil keputusan yang tepat dan memahami implikasi dari tindakan para pemimpin mereka.
Menurut Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP) Donny Yoesgiantoro, peran penting ini hanya dapat dijalankan jika media massa mempertahankan independensinya, terbebas dari tekanan politik dan kepentingan bisnis yang dapat mencemari penyampaian informasi.
Donny, yang berbicara melalui daring pada acara “Sinergitas Komisi Informasi Pusat dengan Insan Pers” di Karawang, menekankan bahwa keterbukaan informasi publik juga menjadi pilar krusial dalam memastikan akses yang adil dan setara terhadap informasi bagi masyarakat.
“Warga negara berhak mengetahui apa yang dilakukan pemerintah mereka,” tandasnya. “Keterbukaan informasi publik memastikan bahwa keputusan pemerintah tidak terselubung dari pandangan publik.”
Kendati demikian, kebebasan media dan keterbukaan informasi bukanlah hak tanpa batas. Donny menegaskan bahwa media massa memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan informasi yang akurat dan berimbang serta menghormati privasi individu dan sensitivitas masyarakat.
“Tanggung jawab ini adalah bagian tak terpisahkan dari kebebasan media dan keterbukaan informasi publik,” tuturnya.
Di era digital yang penuh tantangan sekaligus peluang, Donny menggarisbawahi pentingnya dukungan berkelanjutan untuk kebebasan media dan keterbukaan informasi publik sebagai fondasi demokrasi yang sehat.
“Mari kita terus berkolaborasi untuk memastikan media massa tetap menjadi penjaga kebenaran dan keadilan, serta untuk memastikan bahwa akses informasi tidak pernah menjadi hak yang terbatas,” ajaknya.
Dalam konteks kemerdekaan media, Donny menekankan bahwa media massa harus resisten terhadap segala bentuk intimidasi, baik yang berasal dari pemerintah, kelompok kepentingan, maupun individu yang ingin membungkam kebenaran.
“Media massa tidak boleh takut untuk mengkritik pemerintah atau mengekspos kesewenang-wenangan,” ujarnya. “Itulah cara mereka memastikan bahwa pemerintah tetap akuntabel dan bahwa warga negara memiliki informasi yang mereka butuhkan untuk membuat keputusan yang tepat.”
Selain itu, media massa juga harus menjunjung tinggi standar etika jurnalistik, menghindari sensasionalisme dan informasi palsu yang dapat menyesatkan publik.
“Kredibilitas media massa sangat penting,” kata Donny. “Masyarakat harus dapat mempercayai bahwa apa yang mereka baca atau dengar di media massa akurat, objektif, dan bermanfaat.”
Dalam konteks keterbukaan informasi publik, Donny menekankan bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk mempublikasikan informasi yang mereka miliki, kecuali informasi tersebut termasuk dalam pengecualian yang sah, seperti informasi rahasia negara atau informasi pribadi.
“Warga negara berhak untuk mengetahui bagaimana pemerintah mereka menggunakan uang pajak dan membuat keputusan,” katanya. “Keterbukaan informasi publik mempromosikan transparansi dan akuntabilitas pemerintah.”
Donny juga menyerukan terciptanya mekanisme yang efisien dan efektif untuk masyarakat mengakses informasi publik.
“Pemerintah harus menetapkan prosedur yang jelas dan mudah diikuti untuk mengajukan permintaan informasi publik,” sarannya. “Selain itu, masyarakat harus memiliki hak untuk mengajukan banding atas penolakan permintaan informasi publik.”
Secara keseluruhan, peran media massa sebagai penghubung vital antara pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk demokrasi yang sehat. Dengan menjaga independensinya, menjunjung tinggi etika jurnalistik, dan mempromosikan keterbukaan informasi publik, media massa dapat terus menjadi pilar utama bagi masyarakat yang terinformasi dan terlibat.
