Kerusuhan Berlanjut, Bandara Kaledonia Baru Tutup hingga Pekan Depan
Noumea, Kaledonia Baru – Bandara internasional Kaledonia Baru akan tetap ditutup setidaknya hingga pekan depan, 2 Juni 2024, setelah kerusuhan hebat melanda wilayah yang dikuasai Prancis selama dua minggu terakhir.
Kekerasan meletus akibat usulan reformasi pemilu oleh Majelis Nasional Prancis, yang memberikan hak pilih kepada warga Prancis yang telah tinggal di wilayah tersebut selama lebih dari 10 tahun. Hal ini memicu kemarahan yang meluas, mengakibatkan 7 kematian, pembakaran kendaraan, dan penjarahan pertokoan.
Presiden Prancis, Emmanuel Macron, mengunjungi Kaledonia Baru pada hari Kamis minggu lalu untuk meredakan ketegangan. Ia mengumumkan penangguhan sementara reformasi pemilu. Namun, langkah tersebut dinilai gagal memenuhi tuntutan partai pro-kemerdekaan, yang menuntut pembatalan total reformasi.
“Saya menolak membuat keputusan di bawah ancaman kekerasan,” tegas Macron, sebagaimana dikutip oleh Reuters pada Minggu, (26/5/2024).
Opsi Kongres atau Referendum
Macron mengancam akan mengadakan kongres khusus untuk mengesahkan reformasi pemilu atau mengadakan referendum jika partai pro dan anti-kemerdekaan gagal mencapai konsensus mengenai masa depan negara.
Ia juga mengutuk kekerasan yang dilakukan para pengunjuk rasa pro-kemerdekaan. “Tindakan mereka tidak ada kaitannya dengan perang kemerdekaan. Ini adalah bandit tingkat tinggi,” kecamnya.
Latar Belakang Konflik
Prancis menganeksasi Kaledonia Baru pada tahun 1853 dan memberikannya status wilayah luar negeri pada tahun 1946. Wilayah ini merupakan sumber nikel terbesar ketiga di dunia, namun sektor pertambangannya sedang mengalami krisis, yang menyebabkan sekitar 20% penduduk hidup di bawah garis kemiskinan.
Reformasi pemilu pada tahun 1998, berdasarkan Perjanjian Noumea, membuka jalan menuju otonomi bertahap. Namun, para pengunjuk rasa khawatir usulan baru akan mengikis suara masyarakat adat Kanak, yang merupakan 40% dari populasi 270 ribu jiwa di wilayah tersebut.
Potensi Eskalasi
Kelanjutan penutupan bandara dan berlarutnya kerusuhan menimbulkan kekhawatiran akan eskalasi ketegangan. Pihak berwenang telah meningkatkan kehadiran aparat keamanan untuk memulihkan ketertiban, namun situasi masih belum stabil.
Pemimpin dunia dan organisasi internasional telah menyerukan ketenangan dan solusi damai bagi krisis di Kaledonia Baru. Prancis, sebagai kekuatan kolonial yang menguasai wilayah tersebut, memiliki tanggung jawab untuk memfasilitasi dialog dan memastikan hak-hak semua masyarakat Kaledonia Baru dihormati.
