Suratsuara.com – KetuaDPD Partai Golkar se-Indonesia kompak mendukungpencalonan kembali Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar pada Musyawarah Nasional (Munas) yang dijadwalkan berlangsung pada Desember 2024 mendatang.
Hal itu disampaikan para ketua dan sekretaris DPD Partai Golkar se-Indonesia saat menghadiri acara buka puasa bersama dan silaturahmi Partai Golkar yang digelar di Nusa Dua, Bali pada Jumat 15 Maret 2024 malam.
Ketua DPD Partai Golkar BaliI Nyoman Sugawa Kori mengungkapkan alasanBali mendukung Airlangga kembali menjadi ketum lantaran prestasi dan gaya kepemimpinannya.
“Karena prestasi beliau, kemudian kepemimpinan, dan kita juga Partai Glokar ini mempunyai semangat untuk menjaga marwah kebersamaan, komit sudah kita serahkan tadi semua seluruh provinsi,” ujarnya.
“Kalau di Bali berdasarkan usulan seluruh kabupaten di Bali. Isi yang diserahkan mengusulkan terus mendukung kemudian nanti memilih aklamasi. Kalau orang lain mau silakan, tapi pemilik hak suara di seluruh Indonesia yang diwakili ketua DPD,” kata Nyoman menambahkan.
Saat ditanya apakah kemungkinan dukungannya bakal berubah saat Munas Golkar Desember nanti, ia mengatakan tidak. “Ini kesadaran, bukan karena apa,” ucapnya.
Sementara itu, Airlangga belum mau bicara banyak soal rencana pencalonannya kembali sebagai Ketum Golkar. Dia hanya berdalih, bahwa Munas Golkar masih lama.
“Munas masih Desember, nanti saja di Desember,” katanya sambil tersenyum.
Begitu juga ketika disinggung soal wacanaperubahan AD/ART yang memungkinkan tokoh tertentu masuk memimpin Partai Golkar. Lagi-lagi Airlangga meminta publik menunggu hingga Desember.
Diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) digadang-gadang bakal memimpin Golkar, namun AD/ART yang mensyaratkan ketumminimal harus menjadi pengurus selama lima tahun, berpotensi mengganjal pencalonan tersebut.
Di lokasi yang sama, Ketua Dewan Pembina Partai Gokar Aburizal Bakri alias Ical mengatakan, pihaknya menyambut baik jika Jokowi atau tokoh lain masuk Golkar. Namun jika untuk menjadi ketua umum harus mengikuti aturan 5 tahun masuk dalam kepengurusan partai.
“Saya kira wajar kita bersenang hati (jika Jokowi gabung), dan kalau soal ketua umum kan ada peraturan musti 5 tahun pengurus. Namanya organisasi,” ucapnya.
Lebih lanjut, Icaltak menutup kemungkinanAD/ART Partai Golkarbakal berubah jika disetujui oleh seluruh kader yang ada di Indonesia. “Mungkin saja kalau mau, kalau seluruh daerah mau,” katanya.
Terakhir, ia menepis kemungkinan potensi terjadinya Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar yang sempat berembus. “Enggak ada lah. Tadi Pak Luhut sudah ngomong dengan jelas,” ucap Ical menandaskan.