Kementerian PANRB Beri Izin Formasi 26.319 ASN untuk Kementerian PUPR
Jakarta, 22 April 2023 – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) telah menyetujui usulan kebutuhan aparatur sipil negara (ASN) sebesar 26.319 untuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Persetujuan ini diberikan guna mendukung prioritas pembangunan nasional yang menjadi tanggung jawab langsung Kementerian PUPR.
“Kami memberikan formasi kepada Kementerian PUPR sebagai bentuk komitmen kami mendukung berbagai prioritas pembangunan, salah satunya melalui penetapan kebutuhan CPNS dan PPPK Kementerian PUPR Tahun 2024,” ungkap Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas saat Penyerahan Izin Prinsip Formasi ASN Kementerian PUPR Tahun 2024 di Jakarta.
Menteri Anas menekankan pentingnya infrastruktur dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pelayanan publik. Kementerian PUPR, yang bertanggung jawab atas pembangunan infrastruktur, memiliki dampak langsung terhadap kedua aspek tersebut. Oleh karena itu, Kementerian PANRB mendukung kementerian ini dengan memberikan izin formasi ASN.
“Penetapan kebutuhan untuk Kementerian PUPR sejumlah 26.319 terdiri dari 6.385 CPNS Tenaga Teknis, 3 CPNS Tenaga Kesehatan, serta 19.931 PPPK Tenaga Teknis,” ujar Anas. “Jumlah ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan SDM kompeten yang akan membuat terobosan dalam pembangunan infrastruktur.”
Pemenuhan SDM aparatur di Kementerian PUPR juga sejalan dengan arah kebijakan pengadaan CASN Tahun 2024, yaitu mendukung efektivitas kerja Ibu Kota Nusantara (IKN). Kementerian PUPR memegang peranan penting dalam persiapan dan pembangunan IKN.
“Diharapkan usulan kebutuhan dari Kementerian PUPR ini dapat terpenuhi dan menjadi talenta serta bibit unggul yang akan menjadi garda terdepan dalam percepatan pembangunan nasional, khususnya dalam pemenuhan infrastruktur di seluruh Indonesia,” jelas Anas.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengapresiasi Kementerian PANRB atas pemenuhan usulan kebutuhan ASN untuk kementeriannya.
“Terima kasih Menteri PANRB atas pemenuhan usulan ini. Mudah-mudahan dengan ini kami mendapatkan talenta baru yang berkompeten dan unggul dalam membangun negeri, serta dapat menyelesaikan permasalahan tenaga non-ASN di Kementerian PUPR,” pungkas Basuki.
Izin formasi ASN ini diharapkan dapat mendukung prioritas pembangunan nasional dan mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Kementerian PANRB akan terus memberikan dukungan kepada kementerian dan lembaga lain dalam memenuhi kebutuhan ASN untuk mencapai tujuan tersebut.