Suratsuara.com – Pada panggung politik Indonesia, koalisi antara tokoh-tokoh yang mewakili spektrum politik yang berbeda seringkali menimbulkan pertanyaan tentang kestabilan dan keberlanjutan. Salah satu koalisi yang telah menarik perhatian sejak awal adalah aliansi antara Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Meskipun berasal dari latar belakang politik yang berbeda, namun mereka berhasil membentuk kesatuan yang solid, setidaknya menurut sebagian pengamat politik.
Banyak yang meragukan kestabilan koalisi ini mengingat perbedaan ideologi dan latar belakang politik yang cukup jauh antara Prabowo, mantan calon presiden dari kubu oposisi pada pemilihan presiden sebelumnya, dan Gibran, putra dari Presiden saat itu, Joko Widodo. Namun, hingga saat ini, koalisi tersebut masih terlihat kokoh dan tak tergoyahkan.
Salah satu pertanyaan yang muncul belakangan ini adalah bagaimana koalisi ini akan menanggapi minat dari partai-partai baru yang berkeinginan untuk bergabung. Dalam konteks ini, banyak pengamat politik yang memperkirakan bahwa masuknya parpol baru dapat menguji soliditas koalisi Prabowo-Gibran.
Namun, hingga saat ini, koalisi tersebut telah menunjukkan ketahanan yang luar biasa terhadap tekanan luar. Meskipun terdapat spekulasi dan tawaran-tawaran dari partai-partai baru, Prabowo dan Gibran tampaknya telah berhasil mempertahankan soliditas koalisi mereka. Ini menimbulkan pertanyaan tentang faktor-faktor apa yang membuat koalisi ini begitu kuat dan tak tergoyahkan.
Salah satu faktor kunci dalam mempertahankan soliditas koalisi ini adalah adanya kesamaan visi dan tujuan antara Prabowo dan Gibran, terutama dalam hal memperjuangkan aspirasi rakyat serta membangun Indonesia yang lebih baik. Selain itu, kedua tokoh tersebut juga menunjukkan kematangan politik dan kepemimpinan yang kuat dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan masing-masing pihak dalam koalisi.
Tidak dapat dipungkiri bahwa masuknya parpol baru bisa menjadi ujian bagi koalisi ini. Namun, sejauh ini, Prabowo dan Gibran telah menunjukkan kemampuan mereka dalam mengelola dinamika politik dan mempertahankan soliditas koalisi mereka. Bagi mereka, bergabungnya parpol baru haruslah dihadapi dengan bijak dan selektif, untuk memastikan bahwa tujuan dan visi koalisi tidak terkompromi.
Pengamat politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menilai partai-partai pendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Koalisi Indonesia Maju (KIM) saat ini masih solid.
Parpol anggota KIM tampak tak terusik meskipun ada keinginan untuk menambah anggota koalisi Prabowo dengan merangkung kubu yang berseberangan di Pilpres 2024 lalu.
“Hal itu setidaknya bila dilihat dari panggung depan. Semua petinggi KIM setidaknya menyatakan tak masalah bila Prabowo menambah anggota koalisi,” ujar Jamiluddin saat dimintai konfirmasi , Senin (8/4/2024).
Jamiluddin mengatakan, soliditas itu akan bertahan bila pendukung KIM saat ini mendapat jumlah kursi menteri yang setimpal.
Setidaknya, bagi Gerindra, Golkar, Demokrat, dan PAN, mereka harus mendapat jatah kursi menteri lebih banyak daripada anggota koalisi yang nantinya baru bergabung.
Jamiluddin melihat kondisi itu yang mendorong KIM meminta Prabowo untuk bertemu sebelum penambahan anggota baru.
Petinggi partai di KIM disebut ingin terlebih dahulu deal terkait jumlah kursi yang akan mereka peroleh, termasuk juga jumlah kursi yang akan diterima anggota baru.
“Kalau deal itu tercapai, petinggi partai di KIM berpeluang akan aktif mendekati partai lain untuk menjadi anggota baru. KIM akan berupaya menarik semua partai yang masuk Senayan agar mau bergabung ke KIM,” tuturnya.
“Sebaliknya, bila tidak tercapai deal tersebut, maka soliditas KIM melemah. Para petinggi KIM, selain Gerindra, kemungkinan besar akan pasif, bahkan berpeluang untuk menghalangi pargai lain masuk koalisi,” sambung Jamiluddin.
Akan tetapi, lanjut Jamiluddin, seandainya KIM sepakat dan aktif mendekati partai lain, bukan berarti semua partai yang ada di Senayan mau masuk ke dalam KIM.
Menurutnya, ada dua partai yang menolak masuk ke KIM, yakni PDI-P dan PKS.
Sebagai partai ideologis, PKS dan PDI-P punya militansi, sehingga tak mudah goyah hanya diiming-iming jabatan menteri.
“Jadi, tak mudah bagi Prabowo dan KIM untuk mengajak semua partai yang masuk Senayan untuk bergabung ke KIM. Khusus PDI-P dan PKS, Prabowo dan KIM perlu pendekatan ideologis bila ingin mendekati dua partai itu,” katanya.
