Suratsuara.com – Partai Golkar, sebagai salah satu partai politik yang memiliki sejarah panjang dalam kancah politik Indonesia, kembali menjadi sorotan publik dalam beberapa waktu terakhir. Keputusan internal yang diambil oleh partai tersebut memiliki dampak yang cukup signifikan dalam dinamika politik tanah air. Salah satu keputusan yang mencuat adalah penolakan untuk mengadakan Munas (Musyawarah Nasional) di tengah persiapan Pilkada.
Pertemuan tingkat tinggi di internal Partai Golkar telah memutuskan untuk tidak menggelar Munas dalam waktu dekat. Hal ini terkait dengan sikap partai yang lebih memilih untuk menjaga soliditas dan stabilitas internal menjelang Pilkada yang akan datang. Keputusan tersebut merupakan hasil dari diskusi mendalam antara berbagai pihak di dalam partai, yang berusaha menemukan titik tengah di antara beragam pandangan yang ada.
Pilkada merupakan ajang politik yang penting dalam sistem demokrasi Indonesia. Di samping itu, persiapan Pilkada juga menjadi momen krusial bagi partai politik untuk membangun strategi, merumuskan visi-misi, dan memilih kandidat yang dianggap mampu mewakili aspirasi masyarakat secara luas. Oleh karena itu, keputusan untuk tidak menggelar Munas dalam waktu dekat ini tidak dapat dipandang remeh.
Beberapa alasan mendasar yang menjadi latar belakang keputusan tersebut adalah:
- Stabilitas Internal: Partai Golkar ingin memastikan bahwa suasana internal partai tetap kondusif dan tidak terpecah belah menjelang Pilkada. Dengan tidak mengadakan Munas, diharapkan partai dapat fokus pada persiapan Pilkada tanpa terganggu oleh dinamika politik internal yang mungkin timbul dari proses Munas.
- Penghematan Waktu dan Energis: Proses Munas membutuhkan waktu, tenaga, dan biaya yang tidak sedikit. Dengan menunda Munas, partai dapat mengalokasikan sumber daya tersebut untuk persiapan Pilkada yang lebih intensif dan efektif.
- Konsentrasi pada Pilkada: Pilkada memiliki dampak langsung terhadap pemerintahan daerah dan kesejahteraan masyarakat setempat. Oleh karena itu, fokus utama partai saat ini adalah memenangkan Pilkada dengan strategi yang matang dan kandidat yang berkualitas.
Meskipun demikian, keputusan ini juga menuai sejumlah kritik dari kalangan internal maupun eksternal partai. Beberapa pihak berpendapat bahwa Munas tetap perlu dilakukan sebagai wujud demokrasi internal dan kesempatan bagi berbagai pandangan untuk disuarakan. Namun, secara keseluruhan, keputusan tersebut diambil dengan pertimbangan yang matang dan memperhatikan kondisi politik serta kepentingan partai secara menyeluruh.
Dalam konteks dinamika politik Indonesia yang terus berkembang, keputusan Partai Golkar ini menjadi bagian dari proses demokratisasi dan konsolidasi kekuatan politik. Tetap mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan individual merupakan prinsip yang patut diapresiasi dalam menjaga stabilitas politik dan kemajuan demokrasi di tanah air.
Partai Golkar tengah digemborkan dengan isu Musyawarah Nasional (Munas) dalam pergantian ketua umum. Isu itu dibantah, lantaran Golkar fokus menghadapi Pilkada 2024.
Hal itu diungkap Sekjen Partai Golkar Lodewijk F Paulus. Munas Golkar diagendakan pada Desember 2024.
Lodewijk menyebut jika Munas dipersiapkan di tengah perjalanan nantinya akan membuat perpecahan di internal Golkar. Dia menegaskan bahwa Golkar tak akan mempersiapkan Munas dalam waktu dekat.
“Kita tunggu, kan masih lama. Kita hadapi pilkada dulu. Bayangin kalau kita sedang siapin pilkada, kita siapin Munas, calonnya macam-macam, apa nggak pecah?” kata Lodewijk di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Kamis (28/3/2024).
“Ini kan kita udah mulai rapat-rapat pilkada. Kemarin kita buat. Kan dulu udah ada 1.141 atau 1.040 yang dapat surat penugasan, kita kirim lagi, ada perubahan nggak. Baru setelah itu kita sudah surati juga lembaga survei mana yang direkomendasi oleh partai. Baru kita lihat surveinya seperti apa,” tambahnya.
Lodewijk juga mengungkit aspirasi yang muncul dalam rapat pimpinan DPD Golkar bersama Airlangga Hartarto di Bali beberapa waktu lalu. Dia mengatakan para ketua DPD mendorong Airlangga maju secara aklamasi sebagai ketum di periode berikutnya.
“Kemarin kan waktu di Bali ketua DPD minta Pak Airlangga secara aklamasi,” katanya.
Lodewijk menerangkan Munas masih baru akan digelar pada Desember. Menurutnya, jadwal Munas itu tidak akan dimajukan lantaran bertentangan dengan AD/ART partai.
“AD/ART sudah menentukan bulan Desember, nggak bisa diubah. Mengubah AD/ART kan harus lewat di Munas. Jadi nggak bakalan. AD/ART sudah menentukan bulan Desember setiap 5 tahun sekali,” ujarnya.
Menteri Investasi Bahlil Lahadalia disebut masuk bursa caketum Partai Golkar. Bahlil tidak menampik tapi akan melihat proses terlebih dahulu. “Oh belom, belom. Kita lihat aja proses ya,” kata Bahlil kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (28/3).
Bahlil menilai sejauh ini belum ada yang membahas soal dirinya di bursa caketum Golkar. Menurutnya isu tersebut hanya diembuskan Waketum Golkar Bambang Soesatyo.
“Ah Itu pak bamsoet aja itu ya, Pak Bamsoet aja ya,” ujarnya.
Politikus Partai Golkar Dito Ariotedjo mengatakan para pengurus daerah sudah bertemu terkait rencana Musyawarah Nasional (Munas) Golkar. Menteri Pemuda dan Olahraga ini mengatakan pengurus daerah dan pemilik suara mendukung Airlangga Hartarto terus menjabat sebagai Ketua Umum Golkar.
“Internal percakapan kemarin kan sudah bertemu daerah dan daerah sih sangat apresiasi dengan Bapak Airlangga dan kemarin semua daerah di Bali kan ada pertemuan, itu menginginkan kembali agar pada munas Desember itu untuk kembali maju ya sebagai Ketum Partai Golkar,” kata Dito di Kantor Staf Presiden, Jumat (22/3).
“Ya melihat dari perolehan hasil pemilu harus kita apresiasi dan semangat internal Golkar saat ini memang kekompakan dan kekeluargaan. Saya rasa sampe Desember insyaallah,” lanjutnya.
Dito mengatakan potensi aklamasi terhadap Airlangga. Dia mengatakan dukungan pengurus Golkar di daerah mengerucut ke Airlangga.
“Ya potensi ada, tapi Golkar itu partai yang terbuka, semua proses demokrasi bisa dilakukan, tapi ya sementara kita lihat gimana semangat daerah, kepala daerah-daerah dan voters ini nampaknya mengerucut ingin Bapak Airlangga kembali,” ujarnya.