Pilpres 2024: Peristiwa Kunci yang Mengubah Lanskap Politik
Jakarta – Jelang perhelatan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, sejumlah peristiwa kunci telah memicu dinamika politik yang signifikan dan mengarah pada perubahan mendasar dalam lanskap persaingan.
Salah satu peristiwa paling krusial adalah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023, yang merevisi persyaratan menjadi calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres). Putusan ini menurunkan batas usia minimal menjadi 40 tahun, sehingga membuka jalan bagi putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka, untuk mendampingi Prabowo Subianto sebagai cawapres.
Dampak putusan MK ini langsung terlihat dalam survei opini publik. Pasangan Prabowo-Gibran mengalami peningkatan elektabilitas yang dramatis, sementara pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD mengalami penurunan yang signifikan. “Perubahan ini jelas dipengaruhi oleh putusan MK 90. Prabowo-Gibran naik dan Ganjar-Mahfud turun sejak saat itu,” ujar Feri Amsari, pakar hukum Universitas Andalas.
Selain putusan MK, penyaluran program bantuan sosial (bansos), bantuan langsung tunai (BLT), dan Program Keluarga Harapan (PKH) selama masa kampanye juga menjadi sorotan. Menurut Feri, program-program ini diikuti oleh mobilisasi penjabat kepala daerah dan para menteri, yang diduga berdampak pada perolehan suara pasangan calon tertentu.
“Terjadi kenaikan suara pasangan 02 (Prabowo-Gibran) yang luar biasa, hingga 58%. Sebaliknya, pasangan 03 (Ganjar-Mahfud) turun drastis menjadi hanya 15%-16%. Ini menunjukkan bahwa program pemerintah berpotensi menguntungkan salah satu pasangan calon sekaligus merugikan yang lainnya,” papar Feri.
Dalam konteks penegakan keadilan pemilu, Feri menekankan pentingnya transparansi dan kejelasan proses. Ia menilai komposisi mayoritas hakim konstitusi dalam pengambilan keputusan juga perlu diperhatikan secara serius. Selain itu, upaya penegakan keadilan tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga membutuhkan keterbukaan dan akuntabilitas dalam pelaksanaannya.
“Setiap kecurangan dalam pemilu harus diungkap secara jelas kepada publik. Upaya penegakan keadilan tidak hanya soal mengikuti undang-undang, tetapi juga harus dibarengi dengan transparansi dan kejelasan proses,” tegas Feri.
Dengan adanya peristiwa-peristiwa kunci ini, Pilpres 2024 diprediksi akan menjadi salah satu kontestasi politik yang paling unik dan tidak terduga dalam sejarah Indonesia. Dinamika politik yang terus berubah dan potensi intervensi dari berbagai pihak akan menjadi tantangan bagi penyelenggara pemilu dan masyarakat untuk memastikan proses yang jujur dan adil.