Sistem Sirekap Masih Dipertimbangkan untuk Pilkada 2024
Jakarta – Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, menekankan belum adanya keputusan pasti terkait penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) pada Pilkada Serentak 2024. Pihaknya akan melakukan pembahasan lebih lanjut sebelum menentukan sikap.
Pernyataan ini disampaikan Doli menyusul rencana Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk kembali menggunakan Sirekap sebagai alat bantu masyarakat dalam memantau penghitungan suara.
“Masalah Sirekap masih harus dibahas lebih lanjut. Jangan langsung disimpulkan akan digunakan untuk pilkada mendatang,” ujar Doli, Jumat (17/5/2024).
Sebelumnya, pada pembahasan awal terkait regulasi pemilu, Komisi II DPR telah merekomendasikan agar Sirekap tidak digunakan. Namun, KPU kemudian mengeluarkan wacana untuk kembali menerapkan sistem tersebut.
Secara pribadi, Doli menyarankan agar Sirekap tidak digunakan kembali pada Pilkada 2024. Ia menilai KPU harus menunjukkan sistem baru yang lebih baik dan meyakinkan.
“Saya masih skeptis jika Sirekap dipaksakan tanpa ada perbaikan yang signifikan,” kata Doli.
Meski demikian, Komisi II DPR tidak melarang KPU mempersiapkan penggunaan Sirekap. Namun, kepastian penggunaannya akan ditentukan setelah melalui evaluasi yang komprehensif.
“KPU boleh saja mempersiapkan Sirekap, tapi kita akan melihat dulu hasilnya nanti,” jelas Doli.
Doli menegaskan bahwa Komisi II DPR tidak ingin kegaduhan yang terjadi akibat penggunaan Sirekap pada Pemilu 2024 terulang kembali di Pilkada 2024.
“Kegaduhan itu menimbulkan fitnah dan keraguan masyarakat. Kita tidak ingin hal itu terjadi lagi,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap penggunaan Sirekap pada Pemilu 2024 sebelum mengambil keputusan terkait penggunaannya pada Pilkada 2024.
“Kita perlu evaluasi menyeluruh agar bisa mengambil keputusan yang tepat dan bijaksana,” pungkas Doli.
