Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kemendagri Targetkan Pemerintahan Transparan dan Akuntabel
Jakarta – Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengusung tema “Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel” dalam kinerja strategisnya untuk tahun 2024. Fokus ini lahir dari komitmen BSKDN untuk membangun landasan pemerintahan yang kokoh dan responsif terhadap dinamika masyarakat.
Kepala BSKDN, Yusharto Huntoyungo, menekankan pentingnya keterbukaan dan akuntabilitas untuk meraih kepercayaan publik. “Transparansi menjadi kunci utama dalam membangun kepercayaan masyarakat. Kami ingin memastikan bahwa masyarakat memiliki akses untuk melihat dan memantau langsung program kerja yang kami jalankan,” ujarnya.
BSKDN telah menginisiasi sejumlah indeks pengelolaan pemerintahan, salah satunya Indeks Reformasi Birokrasi (IRB). Indeks ini berfungsi untuk mengukur efektivitas implementasi reformasi birokrasi di seluruh instansi pemerintahan.
Selain itu, BSKDN juga menggelar Forum Diskusi Aktual (FDA) sebagai wadah diskusi dan pertukaran pandangan mengenai isu-isu strategis dalam pemerintahan. Melalui FDA, BSKDN bermaksud menghimpun masukan dan perspektif dari berbagai pemangku kepentingan untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang komprehensif.
Yusharto menekankan pentingnya rekomendasi kebijakan yang berbasis bukti. “Kami ingin setiap rekomendasi kebijakan yang kami berikan didukung oleh riset dan penelitian yang kuat. Data dan fakta di lapangan menjadi landasan utama dalam merumuskan rekomendasi yang tepat guna,” ungkapnya.
BSKDN menargetkan setidaknya dua dari tiga rekomendasi kebijakan yang digunakan Kemendagri berasal dari rekomendasi yang dirumuskan oleh lembaga tersebut. “Jika rekomendasi kami tidak dipertimbangkan sama sekali, artinya kualitas kebijakan terkait reformasi birokrasi yang kami buat masih rendah. Indikator ini menjadi acuan penting dalam pekerjaan kami,” tegas Yusharto.
Untuk mencapai target tersebut, BSKDN mengimbau jajarannya untuk memperhatikan isu-isu strategis kebijakan yang akan diberlakukan pada tahun 2024. “Setiap Pusat Strategi Kebijakan di BSKDN diharapkan dapat mencermati tema-tema isu strategis aktual dalam menyusun rekomendasi strategi kebijakan dan mengoordinasikannya dengan komponen Kemendagri lainnya,” imbuh Yusharto.
Kolaborasi antar lembaga juga menjadi perhatian utama BSKDN. Melalui kolaborasi, BSKDN berharap dapat memperoleh sumber pembiayaan kegiatan yang tidak hanya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Kami akan menyusun strategi agar dalam laporan realisasi anggaran akhir tahun, kami tidak hanya mengandalkan APBN semata, tetapi juga dapat memperoleh anggaran dari sumber lain yang dapat dimonetisasi,” jelas Yusharto.
Pada Senin (13/5), BSKDN Kemendagri menyelenggarakan Rapat Evaluasi Capaian Kinerja Triwulan I dan Rencana Kerja Berdasarkan Pagu Indikatif T.A. 2025 di Jakarta. Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Kepala BSKDN, Yusharto Huntoyungo.
Rapat ini merupakan upaya BSKDN untuk mengevaluasi capaian kinerja triwulan pertama dan menyusun rencana kerja yang lebih efektif dan efisien untuk periode selanjutnya. BSKDN berkomitmen untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas pelayanan kebijakan dalam negeri demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan menciptakan Indonesia yang lebih maju.