Pilkada 2024: Bawaslu Waspadai Ancaman Teknologi AI dan Hoaks
Jakarta – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengidentifikasi sejumlah isu krusial yang perlu diantisipasi dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024. Salah satu yang menjadi sorotan utama adalah kecanggihan teknologi kecerdasan buatan (AI) dan penyebaran hoaks atau disinformasi.
“Kami menyadari perkembangan teknologi informasi yang pesat, termasuk munculnya AI. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi penyelenggara pemilu,” ujar Anggota Bawaslu, Herwyn JH Malonda.
Malonda menekankan bahwa AI memiliki kemampuan untuk memalsukan atau memanipulasi informasi dengan sangat halus. “Misalnya, sebuah pidato yang disampaikan dapat direkayasa ulang sehingga menyampaikan narasi yang berbeda kepada publik,” jelasnya.
Oleh karena itu, Bawaslu meminta penyelenggara pemilu, khususnya Komisi Pemilihan Umum (KPU), untuk mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi. Hal ini bertujuan untuk mengantisipasi pemanfaatan AI secara tidak bertanggung jawab.
“Kami mengimbau KPU untuk mendesain sistem penguatan teknologi informasi yang dapat diadaptasi oleh kontestan dan Bawaslu dalam proses pengawasan,” kata Malonda.
Kehadiran AI bukan satu-satunya isu yang menjadi perhatian Bawaslu. Hoaks dan disinformasi juga menjadi ancaman serius yang dapat mengganggu stabilitas kondisi politik selama pilkada.
“Kami akan meningkatkan kapasitas Bawaslu dalam menelaah kebenaran suatu informasi. Baik melalui pemanfaatan aplikasi sistem informasi maupun kerja sama dengan berbagai pihak,” ujar Malonda.
Malonda menegaskan bahwa kerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan sangat penting untuk menekan penyebaran hoaks dan disinformasi melalui media sosial. “Jika tidak ditangani dengan serius, ini dapat mengancam stabilitas kondisi politik,” pungkasnya.
Bawaslu juga mengantisipasi potensi pelanggaran lainnya dalam Pilkada 2024, seperti politik uang, intimidasi pemilih, dan mobilisasi massa. Untuk mencegah terjadinya pelanggaran, Bawaslu akan melakukan berbagai upaya pencegahan dan penindakan.
“Kami akan memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait lainnya. Selain itu, kami akan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi untuk mempermudah pelaporan dan penanganan pelanggaran,” kata Malonda.
Bawaslu berharap seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pilkada 2024 dapat bekerja sama untuk menciptakan pemilu yang bersih, jujur, dan adil. “Partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi jalannya pemilu juga sangat kami harapkan,” ujar Malonda.