MPR Bakal Bertemu Amien Rais, Bahas Amendemen UUD 1945
Jakarta – Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) pimpinan Bambang Soesatyo (Bamsoet) berencana menemui mantan Ketua MPR RI Amien Rais. Pertemuan yang akan dilakukan dalam waktu dekat ini bertujuan untuk menanyakan alasan di balik perubahan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 di era kepemimpinan Amien.
Rencana pertemuan ini disampaikan Bamsoet seusai berkunjung ke kediaman Wakil Presiden ke-6 RI Try Sutrisno di Jakarta Pusat, Senin (20/5/2024).
“Pak Amien Rais kita punya agenda khusus yang sangat spesial,” kata Bamsoet.
MPR ingin bertanya kepada Amien mengenai pertimbangan dan kondisi yang melatarbelakangi dilakukannya amendemen keempat UUD 1945 pada saat itu. Bamsoet juga ingin mengetahui apakah tujuan yang diinginkan Amien saat melakukan amendemen telah tercapai.
“Barangkali kita akan bertanya kepada Pak Amien, apakah Pak Amien ketika mengubah UUD ini, apakah inikah yang beliau impikan, suasana inikah yang beliau bayangkan, Indonesia akan makmur, sentosa dengan perubahan amendemen keempatnya? Nah, barangkali nanti akan terjawab kenapa dulu begitu kerasnya dorongan euforia reformasi menyasar kepada UUD 45,” jelas Bamsoet.
Selain Amien Rais, MPR juga berencana bertemu dengan sejumlah tokoh bangsa lainnya, termasuk mantan presiden dan wakil presiden RI.
“Ke depan kami juga akan bertemu dengan tokoh-tokoh Pak Boediono, bertemu dengan Bu Mega, bertemu dengan Pak SBY. Tanggalnya sudah, Pak JK (Jusuf Kalla),” tandas Bamsoet.
Pertemuan-pertemuan ini merupakan bagian dari upaya MPR untuk menggali masukan dan perspektif dari para tokoh bangsa dalam rangka menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.
Bamsoet berharap pertemuan dengan Amien Rais dan tokoh-tokoh lainnya dapat memberikan kontribusi yang berharga bagi MPR dalam merumuskan langkah-langkah strategis dalam menjalankan tugas konstitusionalnya.
Latar Belakang Amendemen UUD 1945
Amendemen UUD 1945 yang dilakukan pada era kepemimpinan Amien Rais merupakan bagian dari tuntutan reformasi yang bergulir setelah lengsernya rezim Orde Baru pada tahun 1998. Amendemen bertujuan untuk menyesuaikan UUD 1945 dengan perkembangan zaman dan tuntutan masyarakat.
Perubahan keempat UUD 1945 disahkan pada tahun 2002. Di antara perubahan yang dilakukan adalah penguatan sistem pemerintahan presidensial, pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden, serta pembentukan Mahkamah Konstitusi.
Proses amendemen UUD 1945 pada saat itu berlangsung dengan alot, dengan berbagai pro dan kontra. Namun, pada akhirnya, perubahan tersebut berhasil disepakati dan disahkan oleh MPR RI.