Amerika Serikat Veto Keanggotaan Palestina di PBB, Indonesia Kecam Keras
Dalam sebuah langkah yang mengecewakan, Amerika Serikat (AS) telah menggunakan hak vetonya untuk memblokir draf resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) yang bertujuan mengakui Palestina sebagai anggota penuh PBB. Draf yang diajukan oleh Aljazair pada Kamis (18 April 2024) sore waktu New York didukung oleh 12 dari total 15 anggota DK PBB.
Namun, Inggris dan Swiss memilih abstain, sementara AS menggunakan suaranya untuk memveto resolusi tersebut. Langkah AS ini menuai kecaman keras dari Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon.
“Sangat disayangkan veto AS terhadap draf resolusi tersebut,” kata Fadli dalam pernyataannya pada Sabtu (20 April 2024). “Veto ini menunjukkan sikap standar ganda dan anti perdamaian. Kami mengutuk langkah AS ini dan akan berupaya meningkatkan tekanan internasional untuk menghentikan penolakan mereka.”
Fadli menekankan bahwa veto AS menunjukkan perlunya reformasi mendesak dalam institusi tatanan dunia. “Veto ini membuktikan bahwa mekanisme Dewan Keamanan PBB perlu direformasi menjadi lebih demokratis, adil, representatif, dan efektif dalam menjalankan mandatnya untuk menjaga keamanan dan perdamaian internasional,” ujarnya.
Dia menambahkan bahwa mekanisme veto telah menjadi hambatan besar bagi perwujudan perdamaian di dunia. “Veto terbukti telah melumpuhkan upaya penegakan keamanan dan perdamaian internasional di berbagai konflik global, terutama ketika konflik tersebut melibatkan kepentingan negara-negara pemegang hak veto,” kata Fadli.
Menurut Fadli, veto AS juga menunjukkan dukungan membabi buta mereka kepada Israel, meskipun Israel telah berulang kali melanggar hukum internasional dan melakukan kekejaman terhadap rakyat Palestina. “AS harus mempertanggungjawabkan dukungan mereka terhadap pelanggaran Israel, termasuk genosida di Jalur Gaza yang telah menewaskan ribuan warga sipil, sebagian besar adalah anak-anak dan perempuan,” tegasnya.
Fadli menegaskan bahwa DPR RI akan terus mendukung upaya diplomatik internasional untuk mencapai solusi damai bagi konflik Palestina-Israel dan mengecam segala bentuk penindasan terhadap rakyat Palestina. “Kami menyerukan kepada AS untuk menghentikan dukungannya terhadap Israel dan bergabung dengan masyarakat internasional dalam mengutuk pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan Israel,” ucapnya.
Selain menyerukan reformasi DK PBB, Fadli juga meminta pertanggungjawaban kepada AS atas dukungannya terhadap Israel. “Kami akan mengeksplorasi semua opsi yang tersedia untuk meningkatkan tekanan pada AS agar mengubah pendiriannya,” katanya.
Pemerintah Indonesia juga mengecam veto AS dan menyatakan dukungannya terhadap keanggotaan penuh Palestina di PBB. Dalam sebuah pernyataan resmi, Kementerian Luar Negeri Indonesia menegaskan bahwa veto AS “tidak membantu upaya untuk mencapai perdamaian dan keamanan yang komprehensif di Timur Tengah.”
Indonesia menekankan bahwa hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri tidak dapat dinegosiasikan dan menyerukan kepada masyarakat internasional untuk terus mendukung perjuangan rakyat Palestina untuk kemerdekaan dan keadilan.