Usulan Legalisasi Politik Uang Picu Kontroversi, Komisi II DPR Terbelah
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR bersama KPU, Bawaslu, DKPP, dan pemerintah, anggota DPR dari Fraksi PDIP, Hugua, mengusulkan agar politik uang atau money politics dilegalkan pada kontestasi politik.
Usulan ini dilontarkan berdasarkan argumen bahwa politik uang merupakan keniscayaan dalam sistem politik Indonesia. Hugua berpendapat bahwa tanpa uang, kandidat tidak akan dipilih oleh masyarakat karena atmosfer politik yang telah terbentuk.
“Karena money politics ini keniscayaan, kita juga tidak money politics tidak ada yang pilih, tidak ada yang pilih di masyarakat karena atmosfernya beda,” ujar Hugua.
Ia mengusulkan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengatur praktik politik uang dalam peraturan teknis. Menurutnya, dengan melegalkan politik uang dengan batasan tertentu, Bawaslu dapat dengan jelas menentukan batas pelanggaran.
“Jadi kalau PKPU ini istilah money politics dengan cost politics ini coba dipertegas dan bahasanya dilegalkan saja batas berapa, sehingga Bawaslu juga tahu bahwa kalau money politics batas ini harus disemprit,” sambung Hugua.
Lebih lanjut, Hugua berpendapat bahwa jika politik uang tidak dilegalkan, masalah tersebut tidak akan pernah selesai. Ia menilai, sebagai akibatnya, hanya orang-orang kaya yang dapat bertarung dalam kontestasi politik.
“Kalau barang ini tidak dilegalkan kita kucing-kucingan terus yang akan pemenang nanti ke depan adalah saudagar. Jadi pertarungan para saudagar bukan lagi pertarungan para negarawan politisi dan negarawan, tetapi saudagar karena nggak punya uang pasti tidak akan menang rakyat tidak akan memilih karena ini atmosfer kondisi ekosistem masyarakat,” ungkapnya.
Usulan Hugua langsung menuai penolakan dari Ketua Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia. Menurut Doli, semangat undang-undang justru tegas dalam memberantas praktik politik uang.
“Ya sebenarnya semangat kita ini mau ubah UU pemilu. Pokoknya mau Rp1 pun harus kena tangkap. Jadi apalagi PKPU. Memang saya kira kita semua ini merasakan bahwa situasi pemilu kemarin tidak wajar bahasanya Pak Hugua,” ujarnya.
Doli berpendapat bahwa yang perlu dilakukan adalah memperbaiki undang-undang agar perbuatan politik uang tidak terjadi secara masif pada pemilu mendatang.
“Caranya kita harus perbaiki membuat aturan yang lebih kuat lebih keras supaya itu tidak terjadi,” tegas Doli.
Perdebatan mengenai legalisasi politik uang ini memicu kontroversi di kalangan anggota Komisi II DPR. Beberapa anggota mendukung usulan Hugua dengan alasan bahwa praktik politik uang sudah menjadi budaya yang sulit dihilangkan. Sementara itu, sebagian besar anggota DPR menolak usulan tersebut dan berpandangan bahwa politik uang merupakan tindakan koruptif yang harus diberantas.
RDP Komisi II DPR yang membahas usulan legalisasi politik uang ini masih berlangsung hingga saat ini. Belum diketahui secara pasti keputusan yang akan diambil oleh Komisi II DPR mengenai usulan tersebut.
