Sandiaga Uno Tanggapi Desakan Percepatan Muktamar PPP
Jakarta – Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Sandiaga Uno, merespons dorongan untuk mempercepat penyelenggaraan Muktamar guna menggantikan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum PPP, Muhamad Mardiono. Sandi menyatakan bahwa desakan tersebut merupakan bentuk kebebasan berpendapat dalam ranah demokrasi.
“Dalam sistem demokrasi, setiap individu berhak mengemukakan pandangannya sesuai koridor hukum,” ujar Sandi di Epicentrum XXI, Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu (16/6/2024).
Namun, Sandi menegaskan bahwa partai memiliki mekanisme resmi yang diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) terkait pergantian kepemimpinan. Muktamar, sebagai forum tertinggi partai, memiliki wewenang untuk mengatur hal tersebut.
“Evaluasi kepemimpinan dapat dilakukan melalui Muktamar, yang diselenggarakan sesuai jadwal yang telah ditentukan,” katanya.
Kegagalan PPP dalam mencapai ambang batas parlemen pada Pemilu 2024 menjadi sorotan internal partai. Kader PPP menyuarakan perlunya percepatan pemilihan Ketua Umum PPP untuk melakukan pembenahan dan konsolidasi.
Politikus senior PPP, Anwar Sanusi, mendesak Plt Ketua Umum PPP, Mardiono, untuk segera menggelar Muktamar. Ia berpendapat bahwa Muktamar tidak hanya menjadi ajang pergantian pimpinan, tetapi juga sarana konsolidasi dan penguatan mesin partai hingga tingkat akar rumput.
“Konsolidasi membutuhkan waktu untuk membangkitkan kembali mesin partai,” ujar Anwar, Jumat (14/6/2024).
Menyikapi desakan tersebut, Sandiaga Uno menyampaikan bahwa jadwal Muktamar telah ditetapkan pada tahun 2025 mendatang. Ia mengharapkan seluruh pihak untuk menghormati keputusan yang telah diambil berdasarkan mekanisme partai.
“Mari kita fokus pada tugas-tugas partai yang lebih mendesak, seperti memperkuat basis dukungan dan mempersiapkan diri menghadapi Pemilu berikutnya,” pesan Sandiaga Uno.
Desakan percepatan Muktamar PPP merupakan refleksi dari dinamika internal partai yang mempertanyakan kepemimpinan Mardiono pasca kegagalan pada Pemilu 2024. Sikap Sandiaga Uno yang mengedepankan mekanisme partai menunjukkan adanya perbedaan pandangan dalam tubuh PPP mengenai cara terbaik untuk mengatasi krisis yang sedang dihadapi.