Suratsuara.com – Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengatakan, pihaknya masih menunggu sikap dari PDI-P terkait status kader Presiden Joko Widodo.
Hal itu disampaikannya dalam menanggapi isu Jokowi bakal bergabung sebagai kader partai beringin tersebut.
“Sama-sama kita tahu Pak Jokowi sampai sekarang belum pernah menyatakan keluar dari PDI Perjuangan yang memang selama ini kita tahu beliau kader PDI Perjuangan,” ujar Doli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/3/2024).
“Dan, PDI Perjuangan belum pernah menyatakan juga, mengatakan Pak Jokowi bukan kader PDI Perjuangan, itu juga harus kita hormati, jadi kembali pada putusan Pak Jokowi,” ucap dia.
Meski begitu, ia menekankan, Golkar selalu membuka pintu pada siapa saja yang ingin bergabung, termasuk Jokowi.
Di sisi lain, Doli enggan membahas dinamika di internal Golkar terkait dengan musyawarah nasional (munas) yang bakal berlangsung Desember 2024.
Baginya, penyelenggaraan munas masih lama dan tidak perlu diramaikan saat ini.
Apalagi, saat ini berkembang isu bahwa Jokowi dan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka bakal masuk sebagai kader Golkar dan mengikuti kontestasi pemilihan ketua umum pada munas tersebut.
“Makanya, saya kira kalau munas sampai sejauh ini kita belum membicarakan secara detail karena munasnya masih lama dan kemarin soliditas yang saya sampaikan itu kita solid mendukung munas dilaksanakan Desember 2024 sesuai AD/ART dan kemudian menuntaskan periode ini sampai akhir,” tutur dia.
Doli menyebutkan, masih banyak kader Golkar yang ingin kembali mendukung Airlangga untuk menjadi ketua umum periode 2024-2029.
Hal itu disampaikan dalam forum Silaturahmi Partai Golkar se-Indonesia di Badung, Bali, Jumat (15/3/2024).
“Yak (banyak yang mendukung Airlangga),” ucap dia.
Sebelumnya, Ketua DPD Partai Golkar Nusa Tenggara Timur (NTT) Melkiades Laka Lena mengungkapkan Airlangga mendapatkan dukungan dari sejumlah politisi senior Golkar seperti Luhut Binsar Pandjaitan, Aburizal Bakrie, Akbar Tandjung, dan Agung Laksono.
Ia pun menyiratkan bahwa Jokowi sulit untuk mengikuti kontestasi pemilihan ketua umum Golkar karena ketentuan AD/ART.
Berdasarkan AD/ART Partai Golkar Pasal 18 Ayat 4, disampaikkan salah satu syarat mengikuti kontestasi ketua umum Golkar adalah aktif menjadi kader Golkar minimal selama 5 tahun.