Kekuasaan Jokowi Usai Lengser: Perspektif Pendukung Prabowo
Di tengah hiruk pikuk politik menjelang berakhirnya masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi), pendukung Prabowo Subianto, Haikal Hassan, menegaskan bahwa tidak wajar bagi Jokowi untuk terus memiliki kekuasaan setelah tidak lagi menjabat.
“Setelah 20 Oktober, Pak Jokowi tidak punya wewenang. Setiap presiden selesai ya sudah selesai, tidak ada lagi yang perlu dipersoalkan,” tegas Haikal, merespons pernyataan politikus PDIP, Adian Napitupulu, dalam sebuah program televisi.
Menurut Haikal, PDIP sebagai partai yang mendukung pemerintahan Jokowi selama sembilan tahun terakhir harus ikut bertanggung jawab atas berbagai masalah yang dihadapi bangsa saat ini.
“Kalau ada yang tidak beres di negara ini, PDIP jangan lepas tangan karena mereka yang bersama Pak Jokowi selama ini,” katanya.
Haikal meminta publik untuk tidak hanya menyalahkan Jokowi atas kesalahan yang terjadi. “Jangan tumpahkan semua kesalahan ke satu orang. Yang bersama Pak Jokowi selama sembilan tahun ini siapa?” tanyanya retoris.
Ia menyoroti masalah korupsi yang mengakar di Indonesia. “Jangan pura-pura cuci tangan, negara ini sudah hancur lebur dari sisi korupsi,” ujarnya. “Saya ingin bertanya, partai mana yang paling banyak kadernya korupsi menurut KPK?”
Haikal juga mengkritik DPR yang belum mengesahkan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset seperti yang diminta oleh Jokowi.
“Kenapa sampai sekarang Undang-Undang Perampasan Aset belum disahkan? Kenapa ketua umum partai Anda tidak menyetujuinya? Kenapa DPR tidak mengikuti permintaan presiden?” tanyanya.
Ia menegaskan bahwa jika UU tersebut disahkan, maka negara berpotensi mendapatkan kembali Rp440 triliun dari aset yang dirampas dari hanya lima orang koruptor saja.
“Jadi, sangat wajar jika Jokowi tidak lagi memiliki kekuasaan setelah purnatugas. Hal yang sama juga terjadi pada presiden-presiden kita sebelumnya, seperti Soekarno, Soeharto, dan Susilo Bambang Yudhoyono,” tandas Haikal.
Pernyataan Haikal ini memicu perdebatan sengit di kalangan politikus dan masyarakat. Ada yang mendukung pandangannya, ada pula yang menilai terlalu dini untuk menghakimi Jokowi sebelum ia benar-benar lengser.