Demokrasi dan Supremasi Hukum: Kunci Menuju Indonesia Emas
Jakarta, 14 Juni 2024 – Pakar Hukum Tata Negara, Mahfud MD, menekankan pentingnya sinergi antara penegakan demokrasi dan supremasi hukum di Indonesia. Menurutnya, keseimbangan kedua pilar fundamental ini sangat krusial bagi terwujudnya cita-cita Indonesia yang adil, makmur, dan bermartabat.
Dalam pidatonya sebagai pembicara utama pada pembukaan Sekolah Hukum PDIP di Lenteng Agung, Jakarta, Mahfud menuturkan bahwa demokrasi dan supremasi hukum bagaikan dua sisi mata uang. Tanpa keduanya berjalan beriringan, cita-cita Indonesia Emas hanyalah angan-angan belaka.
Mahfud menjelaskan bahwa demokrasi tanpa penegakan hukum dapat memicu anarki. Kebebasan berpendapat dan berkumpul yang melebihi batas dapat menciptakan kekacauan dan menghambat pembangunan. Sebaliknya, supremasi hukum tanpa demokrasi dapat berujung pada kesewenang-wenangan. Hukum yang dibuat tanpa melibatkan aspirasi rakyat akan menjadi alat penindasan dan mengabaikan hak-hak warga negara.
“Jangan kita hanya berbicara tentang demokrasi, tetapi mengabaikan hukum,” tegas Mahfud. “Sebaliknya, jangan kita hanya menegakkan hukum tanpa menghargai demokrasi. Keduanya harus berjalan seimbang.”
Mahfud, yang pernah menjabat sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, menggarisbawahi bahwa membangun Indonesia Emas membutuhkan fondasi yang kuat dari demokrasi dan supremasi hukum. Pelaksanaan kedua prinsip ini secara konsisten akan menciptakan iklim yang kondusif bagi investasi, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan rakyat.
“Jika kita tidak mampu menegakkan demokrasi dan supremasi hukum secara seimbang, maka Indonesia Emas hanyalah mimpi yang tidak akan pernah terwujud,” kata Mahfud menutup pidatonya.
Para peserta yang hadir dalam acara tersebut, yang terdiri dari kader PDIP dan mahasiswa hukum, menyambut baik paparan Mahfud. Mereka menyadari bahwa demokrasi dan supremasi hukum merupakan pilar-pilar utama bagi kemajuan bangsa.
“Indonesia tidak akan bisa menjadi negara yang maju dan disegani jika kita tidak menghargai demokrasi dan hukum,” ujar salah satu peserta. “Pidato Pak Mahfud sangat menginspirasi dan memotivasi kami untuk terus memperjuangkan keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.”
Pidato Mahfud MD di Sekolah Hukum PDIP semakin memperkuat konsensus di kalangan elit politik dan masyarakat sipil di Indonesia bahwa demokrasi dan supremasi hukum adalah prasyarat mutlak bagi pembangunan nasional. Pemerintah, partai politik, dan seluruh elemen masyarakat harus bekerja sama untuk memastikan bahwa kedua prinsip tersebut terwujud dalam praktik dan bukan hanya sebatas retorika.
Dengan menegakkan demokrasi dan supremasi hukum secara seimbang, Indonesia dapat membuka jalan menuju masa depan yang lebih cerah. Impian Indonesia Emas akan menjadi kenyataan, membawa kesejahteraan, keadilan, dan kebanggaan bagi seluruh generasi mendatang.