Sri Mulyani Tegas Hapus Target Rasio Perpajakan 23 Persen
Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan penghapusan angka kebutuhan analisis kebijakan dan roadmap target rasio perpajakan sebesar 23 persen. Target ini sebelumnya merupakan bagian dari program visi dan misi presiden terpilih Prabowo Subianto.
Dalam keterangannya, Sri Mulyani menyatakan bahwa target tersebut tidak sesuai dengan kondisi perekonomian nasional saat ini. Ia memaparkan bahwa proyeksi penerimaan pajak tahun 2024 diperkirakan mencapai Rp 1.840 triliun, lebih tinggi dari target sebelumnya sebesar Rp 1.784 triliun.
“Dengan capaian ini, kami yakin bahwa rasio perpajakan akan berada di kisaran 12,5-13 persen, lebih tinggi dari target 23 persen yang diusulkan,” ungkap Sri Mulyani.
Sri Mulyani menegaskan bahwa pemerintah akan fokus pada pengoptimalan penerimaan pajak melalui reformasi perpajakan, peningkatan kepatuhan wajib pajak, dan perluasan basis pajak. Langkah-langkah ini dinilai lebih realistis dan berkelanjutan dibandingkan dengan target yang tidak realistis.
15 Ribu Pengemudi Amazon Gugat Perusahaan
Lebih dari 15 ribu pengemudi yang bertugas mengantarkan paket Amazon mengajukan tuntutan hukum terhadap perusahaan raksasa e-commerce tersebut. Gugatan ini menuntut kompensasi atas lembur dan upah yang belum dibayar.
Para pengemudi, yang bekerja sebagai kontraktor independen untuk Amazon, mengklaim telah dipaksa bekerja berjam-jam ekstra tanpa kompensasi yang layak. Mereka juga menyatakan sering kali dipaksa mengeluarkan biaya untuk kendaraan dan bahan bakar dari kantong mereka sendiri.
Gugatan ini diajukan di pengadilan federal di California, Amerika Serikat. Dalam gugatannya, para pengemudi menuntut upah yang belum dibayar, tunjangan, dan kompensasi. Mereka juga menuntut agar Amazon mengubah praktik ketenagakerjaan yang dinilai tidak adil.
Amazon belum memberikan komentar resmi terkait gugatan ini. Namun, perusahaan telah dituduh melakukan pelanggaran tenaga kerja di masa lalu, termasuk memaksa pengemudi bekerja dalam kondisi berbahaya dan tidak membayar upah yang layak.
KPK Tangkap Bupati Lampung Timur
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Bupati Lampung Timur, Muhammad Dawam Rahardjo, terkait dugaan korupsi proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur tahun anggaran 2018-2021.
Penangkapan dilakukan pada Rabu (12/06/2024) pagi setelah KPK melakukan serangkaian penggeledahan di beberapa lokasi di Lampung Timur. Dalam penggeledahan tersebut, KPK menyita sejumlah dokumen dan barang bukti terkait dugaan korupsi.
Muhammad Dawam Rahardjo ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Ia diduga menerima suap dari sejumlah rekanan proyek pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Lampung Timur.
KPK belum memberikan informasi lebih lanjut terkait jumlah suap yang diterima dan rincian dugaan korupsi tersebut. Namun, KPK memastikan akan terus menyelidiki kasus ini dan mengembangkan penyidikan kepada pihak-pihak yang terlibat.