Kaleidoskop Politik Pekan Ini: Aspirasi Terjegal, Etik Diuji, dan Perbatasan Dibenah
Jakarta – Jelang penutupan pekan, Kantor Berita ANTARA merangkum sejumlah peristiwa politik terkini yang menarik untuk disimak. Berita-berita ini menyoroti berbagai dinamika di panggung politik nasional, mulai dari penentuan ambang batas parlemen, sidang kode etik penyelenggara pemilu, hingga upaya mengatasi jalur perlintasan ilegal di perbatasan.
PPP Sulit Raih Kursi Parlemen
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI memberikan sinyalemen bahwa upaya Partai Persatuan Pembangunan (PPP) untuk melampaui ambang batas parlemen 4% guna masuk ke Senayan tampaknya sulit terwujud. Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari berpendapat hal ini merupakan konsekuensi dari keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak permohonan gugatan hasil Pemilu Legislatif (Pileg) 2024 yang diajukan oleh PPP.
KPU berpendapat bahwa PPP telah kehilangan peluang untuk memperoleh tambahan kursi setelah MK menolak gugatan mereka. Akibatnya, sangat kecil kemungkinan bagi partai tersebut untuk mencapai ambang batas parlemen dan mempertahankan kursi di DPR RI pada periode mendatang.
Sidang Etik Ketua KPU RI
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dijadwalkan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) terhadap Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari pada Rabu (22/5) besok. Sidang tertutup ini akan digelar di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, pukul 09.00 WIB.
Gugatan terhadap Hasyim Asy’ari dilayangkan oleh perempuan berinisial CAT melalui kuasa hukumnya. Pengadu mengadukan Ketua KPU RI tersebut atas dugaan pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilu 2024. DKPP akan memeriksa bukti-bukti yang diajukan pengadu dan memberikan keputusan akhir dalam sidang yang akan digelar secara daring.
Strategi Berantas Jalur Perlintasan Ilegal di Perbatasan
Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI mengungkap tiga strategi utama untuk memberantas jalur perlintasan tidak resmi (JTR) di sepanjang perbatasan Indonesia dan Malaysia. Asisten Deputi Pengelolaan Lintas Batas Negara BNPP RI Budi Setyono menjelaskan bahwa strategi tersebut meliputi:
1. Penutupan total jalur yang jarang digunakan
2. Pembuatan pos lintas batas (PLB) resmi
3. Penguatan kerja sama dengan pemerintah daerah dan masyarakat setempat
BNPP berharap strategi ini dapat efektif mengurangi aktivitas penyelundupan, perdagangan manusia, dan kejahatan lintas batas yang kerap terjadi di wilayah perbatasan.
Parlemen Dunia Serukan Tindakan Nyata Soal Air
Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Putu Supadma Rudana menyatakan bahwa kesimpulan pertemuan parlemen dari berbagai negara yang berpartisipasi dalam World Water Forum (WWF) Ke-10 di Bali akan disampaikan ke Dewan Pengurus Inter-Parliamentary Union (IPU) pada Sidang IPU Ke-149.
Menurut Putu, parlemen dari 49 negara berkumpul di WWF Ke-10 untuk memperkuat kerja sama dalam memobilisasi tindakan parlemen untuk mengatasi persoalan air. Mereka menyerukan perlunya tindakan nyata untuk memastikan akses dan penggunaan air yang berkelanjutan bagi seluruh masyarakat.
Kekosongan Jabatan di Bekasi
Kabupaten Bekasi berpotensi menghadapi kekosongan jabatan kepala daerah setelah Kementerian Dalam Negeri RI belum menunjuk pejabat yang akan menggantikan Penjabat Bupati Bekasi Dani Ramdan yang telah habis masa tugasnya. Masa jabatan Dani Ramdan selaku penjabat bupati berakhir pada 18 Mei 2024 atau 23 Mei 2024 berdasarkan dua surat keputusan yang berbeda.
Ketidakjelasan penunjukan pejabat pengganti menimbulkan kekhawatiran akan terhambatnya roda pemerintahan di Kabupaten Bekasi. Hal ini dapat berdampak pada pelayanan publik dan pelaksanaan pembangunan di wilayah tersebut.