Sikap Politik PDIP di Era Pemerintahan Prabowo-Gibran Ditentukan dalam Rakernas Akhir Mei
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) akan menentukan arah sikap politiknya, apakah berkoalisi atau menjadi oposisi di pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang akan digelar pada akhir Mei 2024.
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa sistem pemerintahan Indonesia menganut pola presidensial, sehingga terdapat partai yang berperan sebagai pendukung pemerintah dan ada pula yang menjadi oposisi.
“PDI Perjuangan akan melakukan kalkulasi secara mendalam dalam menentukan sikap politiknya,” ujar Hasto.
Meskipun demikian, Hasto menekankan komitmen PDIP untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat dengan memanfaatkan instrumen partai yang tersebar di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.
“Kami juga memiliki menteri-menteri yang berada di kabinet saat ini. Mereka mengawal prinsip-prinsip pemerintahan yang dikedepankan oleh PDIP,” kata Hasto.
Hasto menjelaskan bahwa sikap PDIP terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran akan dibahas dalam forum Rakernas. Pimpinan partai akan menerima masukan dari seluruh kader, mulai dari tingkat ranting hingga pusat.
“Komisi Sikap Politik akan merumuskan sikap politik PDIP setelah mendengarkan masukan-masukan dari DPD Partai,” ujar Hasto.
Ia menambahkan, “Dari situlah kami akan menentukan sikap politik kami, termasuk bagaimana pemerintahan ke depan harus disikapi oleh PDIP.”
Dalam menentukan sikap politiknya, PDIP akan mempertimbangkan dinamika politik terkini, termasuk pembahasan yang akan dilakukan dalam Rakernas.
“Kami akan mencermati seluruh dinamika, termasuk pembahasan di dalam rakernas,” kata Hasto.
Para petinggi PDIP akan merumuskan langkah-langkah strategis, termasuk terkait kemungkinan menjalin koalisi atau menjadi oposisi dalam pemerintahan Prabowo-Gibran.
Keputusan final mengenai sikap politik PDIP akan diumumkan setelah Rakernas digelar.