Suratsuara.com – DALAM pertemuan Majelis Rakyat Tertinggi (SPA) di Pyongyang, Korea Utara, pada15 Januari 2024, Presiden Korea Utara (Korut), Kim Jong Un, menyatakan bahwa dia akan mengakhiri upaya rekonsiliasi dengan Korea Selatan (Korsel). Kim mengatakan, reunifikasi Korea Utara dengan Korea Selatan tidak akan mungkin lagi terjadi.
Dalam pidatonya, Kim berjanji akan menghancurkan monumen reunifikasi yang dulu ayahnya bangun di Pyongyang. Kim menyebut monumen tersebut “merusak pemandangan”.
Kim pada pidatonya itu juga mengatakan, Pyongyang sedang dalam upaya menghapuskan semua lembaga yang mempromosikan kerja sama dengan Seoul. Pada saat yang sama, ia menyebut Korea Selatan sebagai “musuh utama”.
Kini, hubungan Korea Utara dengan Korea Selatan berada di ujung tanduk. Upaya reunifikasi beberapa dekade terakhir mengalami kebuntuan. Padahal, dahulu Korea Utara dan Korea Selatan merupakan satu kesatuan wilayah.
Apa yang menyebabkan Korea terpecah menjadi dua negara yang sangat berbeda satu sama lain?
Semenanjung Korea Sebelum Terpecah
Sebelum terbagi menjadi Korea Utara dan Korea Selatan, Korea merupakan satu kesatuan wilayah utuh. Pada periode tersebut, Korea memiliki sistem pemerintahan kerajaan.
Tahun 1905, Jepang menduduki Korea dan secara resmi menganeksasi wilayah itu lima tahun setelahnya. Korea berada di bawah penjajahan Jepang selama 35 tahun sampai dengan Perang Dunia II berakhir tahun 1945.
Kekalahan Jepang membuat Korea akhirnya jatuh ke tangan sekutu. Untuk itu, sekutu sepakat membagi Korea menjadi dua bagian. Uni Soviet memasuki kawasan Korea dan menduduki wilayah utara. Sekutu Uni Soviet dalam Perang Dunia II, Amerika Serikat (AS), menyusul dan menduduki Korea bagian selatan.
Selama tiga tahun berikutnya, tentara Soviet dan proksinya mendirikan rezim komunis di wilayah utara. Sedangkan di bagian selatan, dibentuklah pemerintahan militer yang didukung langsung AS.
Meskipun kebijakan Soviet sangat populer di kalangan sebagian besar pekerja dan petani di Korea Utara, sebagian besar masyarakat kelas menengah di utara melarikan diri ke selatan, tempat mayoritas penduduk Korea tinggal saat ini. Sementara itu, rezim di selatan yang didukung oleh AS jelas-jelas lebih menyukai elemen sayap kanan yang anti-komunis.
Tahun 1948, AS mengusulkan penyelenggaraan pemungutan suara yang disponsori Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) agar seluruh penduduk Korea dapat menentukan nasib masa depan semenanjung tersebut. Setelah Korea Utara menolak berpartisipasi, Korea Selatan akhirnya membentuk pemerintahannya sendiri di Seoul yang dipimpin Syngman Rhee yang sangat anti-komunis.
Sebagai respon, Korea Utara mengangkat mantan gerilyawan komunis Kim Il Sung sebagai perdana menteri pertama Republik Rakyat Demokratik Korea (DPRK) di ibu kota Pyongyang.
Korea Terpecah
Ketegangan antara kedua rezim tersebut terus memanas hingga puncaknya tahun 1950 ketika keduanya memutuskan untuk berperang. Insiden ini dikenal sebagai Perang Korea.
Sepanjang perang berlangsung, Korea Utara secara aktif menerima pasokan dan bantuan dari Uni Soviet. Tidak lama setelahnya, China ikut memberikan bantuan kepada Korea Utara. Di sisi lain, Korea Selatan didukung PBB dan secara aktif menerima bantuan AS.
Perang Korea hanya berlangsung selama tiga tahun tetapi telah menewaskan setidaknya 2,5 juta orang. Meski demikian, perang ini sama sekali tidak menjawab pertanyaan mengenai rezim mana yang paling tepat untuk Korea. Namun, perang ini secara resmi menjadikan AS sebagai musuh permanen Korea Utara karena keterlibatannya dalam pengeboman desa-desa hingga kota-kota di bagian utara.
Pada 27 Juli 1953, komandan militer AS mewakili Komando Perserikatan Bangsa-Bangsa, Tentara Rakyat Korea, dan Tentara Relawan Rakyat Tiongkok menandatangani Perjanjian Gencatan Senjata Korea. Penandatanganan tersebut sekaligus mengakhiri tiga tahun Perang Korea.
Tahun 1954, Jenewa, Swiss menjadi tuan rumah perundingan perdamaian Korea. Namun, pada akhirnya tidak ada perjanjian perdamaian resmi yang ditandatangani. Dengan demikian, Semenanjung Korea secara teknis masih dalam keadaan perang sampai saat ini.
Perjanjian Gencatan Senjata juga menciptakan Garis Demarkasi Militer (MDL) pada garis kontak terakhir antara pasukan yang bertentangan. Kedua belah pihak juga diharuskan mundur dua kilometer dari MDL untuk membentuk Zona Demiliterisasi (DMZ) selebar empat kilometer, yang membentang sepanjang 241 kilometer melintasi lebar semenanjung Korea. Kedua belah pihak diizinkan mengakses bagian dua kilometer milik mereka di DMZ, tetapi dilarang melintasi MDL tanpa izin dari pihak lain.
Dengan berlanjutnya hubungan kuat dengan Barat dan kehadiran militer AS, Korea Selatan berhasil mengembangkan perekonomian mereka dengan sangat pesat. Korea Selatan juga aktif mengambil upaya untuk mewujudkan Korea yang demokratis.
Sementara itu, Korea Utara menjadi negara yang sangat terisolasi, terutama setelah runtuhnya Uni Soviet tahun 1990-an. Korea Utara yang sangat bergantung dengan Uni Soviet mulai mengalami kemunduran sejak Uni Soviet runtuh.
Politik di Korea Utara selama tiga generasi (76 tahun) berturut-turut hanya dipimpin satu keluarga yang sama dengan sifat diktatornya yang serupa. Keluarga Kim Jong Un telah memimpin Korea Utara sejak negara itu didirikan tahun 1948. Kim Jong Un adalah generasi ketiga dari dinasti Kim yang memerintah, setelah kakeknya, Kim Il-sung, yang mendirikan Korea Utara dan menjadi pemimpin pertamanya, dan ayahnya, Kim Jong-il.
Korea Utara juga dikenal aktif dalam upaya pengembangan program nuklir. Hal ini berkontribusi dalam meningkatnya ketegangan Korea Utara dengan Korea Selatan serta sekutunya, khususnya AS.