Partai Demokrat Sambut Baik Rencana Penambahan Kementerian oleh Prabowo Subianto
Jakarta – Partai Demokrat tidak serta merta menolak usulan penambahan jumlah kementerian dalam Kabinet Prabowo Subianto jika terpilih sebagai Presiden. Kepala Bakomstra DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, menyatakan kesiapan partainya apabila rencana tersebut sejalan dengan visi misi dan program yang diusung.
“Partai Demokrat mempersilakan jika memang penambahan kementerian itu dipandang perlu untuk mewujudkan visi misi dan program yang telah direncanakan secara efektif dan efisien,” ujar Herzaky, Rabu (8/5/2024).
Herzaky berpendapat bahwa penambahan atau perubahan kementerian adalah hal yang wajar dalam dinamika pemerintahan. Yang terpenting, lanjut Herzaky, adalah manfaat yang akan dirasakan oleh masyarakat, bangsa, dan negara.
“Jika memang rencana itu yang akan dijalankan, kami yakin Bapak Prabowo sudah mempertimbangkan semuanya dengan matang. Oleh karena itu, kami memberikan kepercayaan penuh kepada beliau untuk menentukan format kabinetnya,” kata Herzaky.
Partai Demokrat selaku partai pengusung Prabowo menyatakan akan fokus membantu pemerintahan mendatang dalam mewujudkan cita-cita yang tertuang dalam visi misi dan program kerjanya. Herzaky menekankan pentingnya implementasi kebijakan yang memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
“Kami akan memperjuangkan agar kebijakan yang diterapkan dapat membawa dampak nyata dan memberikan manfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara,” pungkas Herzaky.
Rencana penambahan kementerian oleh Prabowo Subianto menuai respons beragam. Beberapa pihak menilai hal tersebut diperlukan untuk memperkuat efektivitas pemerintahan dalam menjalankan visi misinya. Namun, sebagian pihak lainnya berpendapat bahwa hal tersebut justru akan menambah beban anggaran negara.
Pakar tata pemerintahan, Profesor Andi Widjajanto, menyatakan bahwa penambahan kementerian perlu dilakukan dengan pertimbangan yang matang. Menurutnya, perlu diperhitungkan secara cermat dampaknya terhadap efektivitas pemerintahan dan beban anggaran.
“Penambahan kementerian harus didasarkan pada analisis yang komprehensif dan mempertimbangkan dampak jangka panjangnya. Jangan sampai malah menjadi beban bagi negara,” kata Andi.
Terlepas dari pro dan kontra yang muncul, keputusan akhir mengenai penambahan kementerian berada di tangan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Partai Demokrat sebagai pengusung menyatakan dukungan dan kesiapannya untuk membantu pemerintahan mendatang dalam mewujudkan visinya.