Mahasiswa dan Akademisi sebagai Pilar Penjaga Keutuhan Bangsa Pasca Pilpres 2024
Di tengah suasana politik yang memanas pasca Pemilu 2024, mahasiswa dan civitas akademika didorong memainkan peran vital dalam menjaga keutuhan dan integritas bangsa. Demikian ditekankan Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) Fakultas Ushuluddin dan Ilmu Filsafat (FUPI) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Setiawan Al-Fadly.
Dalam seminar penguatan literasi politik mahasiswa yang digelar di Gedung Teatrikal Library UIN Sunan Kalijaga pada 29 April 2024, Al-Fadly menegaskan bahwa Pemilu 2024 tidak boleh menjadi arena disintegrasi dan perpecahan sosial. Mengingat sengketa pilpres telah memasuki babak akhir di Mahkamah Konstitusi (MK), putusan yang akan dikeluarkan harus menjadi titik akhir kontestasi politik.
“Legitimasi konstitusional MK harus menyadarkan publik untuk menghentikan pertikaian soal kontestasi. Putusan MK harus menjadi perekat persaudaraan kita,” ujar Al-Fadly.
Seminar bertajuk “Mahasiswa dan Rekonsiliasi Kebangsaan: Merawat Kohesi Sosial Pasca Putusan MK Demi Demokrasi Bermartabat” ini menghadirkan pakar hukum tata negara, peneliti Pusat Studi Pancasila dan Bela Negara UIN Yogyakarta, serta keynote speaker Dekan FUPI UIN Sunan Kalijaga.
Menurut Al-Fadly, momentum pasca pilpres sangat krusial untuk melakukan rekonsiliasi kebangsaan. Rekonsiliasi didefinisikan sebagai proses rujuk nasional untuk mengakhiri konfrontasi dan menjaga kohesi sosial.
“Langkah-langkah rekonsiliasi dapat dilakukan melalui dialog antar pihak, mengedepankan kepentingan kolektif bangsa, kerja sama politik, dan komitmen kebangsaan bersama yang menekankan keadilan dan keterbukaan,” terangnya.
Sementara itu, pakar hukum tata negara UIN Yogyakarta, Gugun El Guyanie, menggarisbawahi pentingnya menghargai supremasi hukum dalam setiap proses politik. Ia menekankan bahwa putusan MK harus dihormati dan dijadikan landasan bagi semua pihak untuk menerima hasil pilpres dengan lapang dada.
“Dalam negara hukum, setiap keputusan pengadilan, termasuk MK, harus dipatuhi oleh seluruh warga negara. Hal ini menjadi prasyarat bagi terciptanya masyarakat yang tertib dan harmonis,” ujar El Guyanie.
Peneliti Pusat Studi Pancasila dan Bela Negara UIN Yogyakarta, Ali Usman, menambahkan bahwa mahasiswa memiliki peran penting dalam penyebaran nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Ia mengajak mahasiswa untuk menjadi agen perdamaian dan menjadi panutan bagi masyarakat luas.
“Mahasiswa harus menjadi garda terdepan dalam melawan segala bentuk intoleransi, radikalisme, dan ujaran kebencian. Mereka harus menjadi promotor kerukunan dan persaudaraan,” tegas Ali Usman.
Dekan FUPI UIN Sunan Kalijaga, Prof. Dr. Inayah Rohmaniyah, mengapresiasi seminar tersebut sebagai upaya membangun kesadaran akan pentingnya merawat demokrasi bermartabat. Ia berpesan agar mahasiswa tidak hanya menjadi penonton dalam proses politik, tetapi juga mengambil peran aktif sebagai pengawas dan pengkritik terhadap praktik-praktik yang berpotensi merusak demokrasi.
“Demokrasi bukanlah sekadar soal pemilihan umum, tetapi juga tentang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, kebebasan, dan keadilan. Mahasiswa harus menjadi penjaga nilai-nilai ini,” kata Inayah Rohmaniyah.
Seminar tersebut menjadi bagian dari upaya berkelanjutan mahasiswa dan civitas akademika UIN Sunan Kalijaga dalam menguatkan literasi politik di kalangan mahasiswa. Mereka menyadari bahwa mahasiswa memiliki potensi besar untuk menjadi katalisator perubahan sosial dan politik, terutama dalam menjaga keutuhan bangsa dan mewujudkan demokrasi yang bermartabat.