Pemilu 2024: Kekhawatiran Meningkat Seiring Meningkatnya Intervensi Pemerintah
Pemilu 2024 yang akan datang menjadi sorotan serius karena kekhawatiran yang meningkat atas campur tangan pemerintah dalam proses tersebut. Situasi ini diungkapkan oleh Siti Zuhro, peneliti senior Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), dalam Sidang Pendapat Rakyat untuk Keadilan Pemilu yang diselenggarakan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Jakarta.
“Dari enam kali pemilu era reformasi sejak 1999, Pemilu 2024 adalah pemilu yang paling mengkhawatirkan,” kata Zuhro.
Kekhawatiran tersebut timbul dari intervensi besar-besaran yang dilakukan pemerintah terhadap lembaga-lembaga penegak hukum dan penyelenggara pemilu. Zuhro mengamati bahwa tingkat keterlibatan pemerintah saat ini bahkan melampaui Pemilu 2019, ketika Presiden Joko Widodo mencalonkan diri untuk masa jabatan kedua.
“Pemerintah saat ini bukan merupakan petahana dalam pemilu tersebut, namun tingkat intervensinya jauh lebih besar dibandingkan ketika petahana mencalonkan diri pada tahun 2019,” imbuh Zuhro.
Menurut Zuhro, intervensi ini tidak lepas dari upaya pemerintah untuk melanggengkan kekuasaan. Hal tersebut terlihat jelas dari pencalonan Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Presiden Jokowi, sebagai calon wakil presiden.
“Kata kuncinya adalah mempertahankan kekuasaan. Demi melanjutkan kekuasaan yang ada, tidak hanya diri sendiri yang menjabat tiga periode, tetapi anaknya pun harus menjadi pemimpin,” pungkas Zuhro.
Kekhawatiran yang diungkapkan Zuhro diperkuat oleh temuan survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada bulan April 2023. Survei tersebut mengungkapkan bahwa 72,8% responden percaya bahwa pemerintah telah melakukan intervensi dalam proses pemilu.
Kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu, Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), juga menurun. Survei yang sama menunjukkan bahwa hanya 54,3% responden yang percaya KPU mampu menyelenggarakan pemilu yang adil dan demokratis.
Menanggapi kekhawatiran tersebut, KPU dan Bawaslu menyatakan komitmen mereka untuk menyelenggarakan pemilu yang jujur dan adil. Namun, mereka juga mengakui adanya tantangan yang mereka hadapi, termasuk intervensi politik dan polarisasi masyarakat.
Beberapa kelompok masyarakat sipil dan organisasi non-pemerintah (NGO) telah membentuk koalisi untuk memantau jalannya pemilu dan memastikan pemilu berlangsung secara demokratis. Koalisi tersebut menyerukan transparansi dan akuntabilitas dari pemerintah serta institusi penyelenggara pemilu.
Pemilu 2024 akan menjadi ujian besar bagi demokrasi Indonesia. Campur tangan pemerintah dan menurunnya kepercayaan publik menjadi hambatan serius yang harus diatasi untuk memastikan proses pemilu yang adil dan demokratis.