Suratsuara.com – Dunia politik Indonesia selalu menyajikan drama dan intrik yang memikat. Belakangan ini, peristiwa menarik datang dari pernyataan Hasto Kristiyanto, Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), yang mengusulkan pembatasan terhadap kandidat tertentu dalam pemilihan umum. Salah satu yang menjadi sorotan adalah pembicaraan tentang ‘blacklist’ terhadap Bobby Nasution, menantu Presiden Joko Widodo, yang dituduh memanfaatkan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Respons dari Golkar, salah satu partai koalisi pemerintah, menjadi sorotan utama dalam dinamika politik terkini.
Kontroversi ‘Blacklist’ Hasto Kristiyanto:
Hasto Kristiyanto membuat gelombang di dunia politik dengan menyatakan niat untuk ‘blacklist’ sejumlah tokoh politik, termasuk Bobby Nasution. Alasannya, Hasto menyebut bahwa tindakan ini merupakan bentuk antisipasi terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh elit politik yang berada di puncak kekuasaan.
Respon Tegas dari Golkar:
Golkar, partai yang juga merupakan bagian dari koalisi pemerintahan, memberikan respons tegas terhadap usulan Hasto Kristiyanto. Mereka menilai bahwa tindakan seperti ‘blacklist’ ini bertentangan dengan semangat demokrasi dan tidak sejalan dengan prinsip keadilan. Penolakan terhadap usulan ini menunjukkan adanya perbedaan pendapat yang cukup tajam di antara partai-partai politik dalam koalisi.
Dinamika Politik Indonesia yang Memanas:
Kontroversi ini mencerminkan dinamika politik yang semakin memanas di Indonesia. Di satu sisi, ada upaya untuk membersihkan politik dari praktik-praktik yang dianggap korup dan tidak etis. Namun, di sisi lain, terdapat perdebatan yang hangat mengenai batasan-batasan kekuasaan dan keterlibatan elit politik dalam menentukan siapa yang layak atau tidak dalam dunia politik.
Implikasi bagi Perjalanan Politik Indonesia:
Peristiwa ini memiliki potensi untuk membentuk pola baru dalam perjalanan politik Indonesia. Mungkin saja, usulan seperti ‘blacklist’ akan menimbulkan perdebatan lebih lanjut mengenai reformasi politik dan batasan-batasan kekuasaan. Namun, juga mungkin bahwa hal ini akan menjadi pemicu ketegangan lebih lanjut di antara partai politik yang memiliki pandangan berbeda.
Partai Golkar sudah memberikan surat tugas kepada Wali Kota Medan Bobby Afif Nasution untuk maju Pilgub Sumut 2024. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan partainya menutup pintu untuk mencalonkan Bobby sebagai kepala daerah.
Hasto menjelaskan sejauh ini sudah ada daftar nama-nama kader partai yang disiapkan untuk Pilkada 2024. Namun, dia menekankan ada pengecualian terhadap nama Bobby Nasution agar tidak dicalonkan.
“Sudah ada pendaftaran-pendaftaran di daerah-daerah. Sumatra Utara kemarin sudah melaporkan, semua boleh mendaftar kecuali Mas Bobby, itu usulan dari bawah,” kata Hasto di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (12/4).
Hasto menyebut termasuk kunjungan yang dilakukan Ketua DPC PDIP Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo, ke rumah Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk melaporkan nama-nama kader yang bakal dicalonkan. Dia menyebut pendaftaran pilkada di internal partai sudah dibuka.
“Dari Solo tadi Pak Rudy juga sudah melaporkan untuk membuka proses pendaftaran jadi sudah dibuka,” terang Hasto.
Pengecualian nama Bobby Nasution mendapatkan respons dari Partai Golkar. Ketua DPP Partai Golkar Dave Laksono menegaskan Bobby sudah mendapat surat tugas maju Pilgub Sumut.
“Bang Bobby sudah mendapatkan surat tugas untuk maju Gubernur Sumut dari Golkar,” kata Dave kepada wartawan, Sabtu (13/4).
Dave mengatakan Partai Golkar tetap akan menunggu survei-survei pilkada selanjutnya. Setelah itu, kata dia, baru akan ada keputusan untuk Bobby terkait pencalonan di Pilgub Sumut.
“Nanti kita tentukan setelah survei pilkada selesai,” ujar dia.
Anggota Komisi I DPR ini juga tidak mau ambil pusing dengan pernyataan Hasto. Menurutnya, pandangan Hasto tak ada korelasinya dengan Golkar.
“Itu pandangan beliau, tidak ada korelasi dengan kebijakan Partai Golkar,” tuturnya.